Network
Oleh : F. Zaky Mubarok Ketua Bidang PTKP HMI Badko Jabar
PANDEMI Covid-19 masih menjadi isu yang akurat belakangan ini—yang secara penanganannya belum pada tahap simpulan berhasil. Banyak pihak yang mencoba menyimpulkan penanganan pandemi Covid-19 belum berhasil menekan angka penyebaran hingga kematian. Belakangan informasi menyoal data ketersebaran mencuat dan melambung tinggi melebihi dari angka fase awal kemunculan Covid-19 di Indonesia.
Belum tuntas penanganan Pandemi Covid-19; pemerintah beserta DPR membagi lokus perhatiannya kepada sektor lain. Sebut saja Pilkada serentak yang hari ini memunculkan spectum penolakan oleh berbagai lapisan elemen masyarakat.
Selain Pilkada, ternyata pemerintah bersama DPR menaruh perhatian lain dalam bidang perekonomian. Alih serta dalih bermunculan mengatasnamakan penanganan dan pemulihan ekonomi nasional yang baik di tengah pandemi Covid-19 yang sangat menyita pada satu sektor terpenting ini (ekonomi).
Baca Juga: Fahri Hamzah Kritik DPR Soal UU Cipta Kerja, Netizen Kritik Balik
Sebahagian kelompok, sebut saja namanya mawar, mengungkapkan fakta akibat pandemi; jumlah pengangguran banyak, gelombang PHK secara besar-besaran menerpa para karyawan dan buruh secara umum akibat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Mawar beranggapan solusi mengatasi itu semua dengan cara merancang satuan Undang-Undang yang dianggap memihak secara kooperatif kepada ekonomi yang lebih baik—yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang cipta kerja (omnibuslaw)
Kelompok lain beranggapan bahwa anggapan di atas tidak bisa dibenarkan atas dasar pertimbangan apa pun. Dalam berbagai tanggapan yang muncul hasil kajian yang cukup matang menyimpulkan bahwa UU Ciptakerja sangat merugikan banyak pihak. Sehingga mesti ditinjau ulang dan dibatalkan secara hukum.
Menolak Undang-Undang
