AKSARAJABAR- Sejumlah mahasiswa yang terganbung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Subang geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mempertanyakan isu defisit anggaran sebanyak hampir Rp200 miliar.
Saat mendatangi kantor DPRD dan Bupati Subang, sempat terjadi dorong-mendorong antara massa aksi dengan aparat keamanan.
Bahkan, para mahasiswa tersebut berhasil merangsak masuk menduduki gedung DPRD Subang untuk berdialog dengan perwakilan dari massa aksi.
Saat menduduki ruang sidang paripurna DPRD Subang, massa aksi berdialog dengan dua anggota Dewan.
Dalam dialognya, Ketua HMI Subang Adam Hasyim mengatakan, DPRD harus bekerja dengan benar untuk mengawasi kinerja eksekutif.
"Subang terancam bangkrut dengan defisit anggaran hampir 200 miliar. Kenapa DPRD diam saja dan kenapa hal itu bisa terjadi?" ujar Adam saat berdialog dengan perwakilan anggota DPRD Subang, Rabu7 September 2022.
Baca Juga: Ketua Anyar DPD PPNI Subang Komitmen Dukung Program Bersama Dinas Kesehatan
Selain itu, Adam meminta DPRD Subang untuk meningkatkan kinerja eksekutif agar tidak terjadi defisit anggaran.
"Kami meminta DPRD juga ikut bertanggung jawab karena telah lalai mengawasi eksekutif, hingga mengalami defisit anggaran hampir Rp 200 miliar." imbuhnya.
Menurut Adam, DPRD Subang bertanggung jawab mencari solusi menghadapi kondisi Kabupaten Subang yang terancam bangkrut karena defisit anggaran itu.
"DPRD jangan diam saja dengan keadaan Subang yang terancam bangkrut, harus ikut tanggung jawab mencari solusi," ucapnya.
Baca Juga: Tinggal Dua Bulan Lagi, KONI Subang Sebut SK Kontingen Porprov Jabar XIV Belum Ditandatangan Bupati
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumarna menegaskan, sejauh ini pihak DPRD sudah mengawasi penggunaan anggaran itu dengan baik.
"Saat ini terjadi defisit hampir Rp 200 miliar karena Pemkab Subang tak bisa memanfaatkan potensi PAD dengan baik," katanya.
Kemudian, kata Sumarna, hal itu diperparah karena gaji pengangkatan PPPK dibebankan pada Pemkab Subang.
"Diperparah lagi, di luar prediksi adanya pengangkatan PPPK yang gajinya dibebankan ke Pemkab Subang sehingga semakin menambah beban anggaran bagi Pemkab Subang hingga akhirnya mengalami defisit," tegasnya.
Setelah mendapatkan jawaban dan berdialog dengan wakil rakyat, para pengunjuk rasa langsung menggeser aksinya ke halaman kantor Bupati Subang.
Namun, Para mahasiswa gagal menemui Bupati Subang dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib.***