Network
AKSARA JABAR– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perubahan pada skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka.
Hal itu dilakukan, demi pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, perubahan skema yang berlaku pada KIP Kuliah Merdeka bertujuan agar calon mahasiswa tidak ragu untuk memilih program studi (prodi) unggulan pada perguruan tinggi terbaik, di manapun lokasinya di Indonesia.
Baca Juga: Jadwal MotoGP Qatar 2021: Hasil Latihan Bebas 1-2, Dua Ducati Masih Memimpin
Para orang tua juga lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
“Kami mendengarkan keluhan dan masukan dari berbagai pihak, khususnya penerima manfaat program ini. Maka kami melakukan perubahan yang semoga bisa menambah semangat dan kepercayaan diri bagi adik-adik juga para orang tua,” ucap Menteri Nadiem Makarim melalui siaran pers yang diterima tim Aksara Jabar, Sabtu 27 Maret 2021.
Perubahan skema KIP Kuliah Merdeka, diterangkan dia, yakni pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.
Baca Juga: Farshad Noor Berpeluang Bermain pada Laga Persib Bandung vs Persita di Piala Menpora 2021
Perubahan itu, lanjutnya, berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021.
“KIP Kuliah akan diberikan kepada 200 ribu mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah naungan Kemendikbud,” ungkapnya.
Biaya Pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan prodi masing-masing. Rinciannya, prodi berakreditasi A, mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka ini akan bisa mendapatkan maksimal Rp12 juta, prodi berakreditasi B bisa mendapatkan maksimal Rp4 juta, serta prodi berakreditasi C bisa mendapatkan maksimal Rp2,4 juta.
Baca Juga: Ikatan Cinta 27 Maret 2021: Pak Sumarno Ketangkap Anak Buah Angga, Keburukan Elsa Terbongkar?
Untuk biaya hidup, dia menyebutkan, penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 disesuaikan dengan indeks harga daerah. Besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa pemegang KIP Kuliah Merdeka ini dibagi ke dalam lima klaster daerah.
“Klaster pertama sebesar Rp800 ribu, klaster kedua sebesar Rp950 ribu, klaster ketiga sebesar Rp1,1 juta. Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp1.250.000, dan klaster kelima sebesar Rp1,4 juta,” tuturnya.
Menteri Nadiem memaparkan, pada tahun 2019 terdapat 130 ribu penerima KIP Kuliah, tahun 2020 terdapat 200 ribu penerima. Kendati demikian, tujuan KIP Kuliah belum sepenuhnya tercapai.
Baca Juga: Pemkab Subang ingin Program Pelatihan Pemanfaatan Lahan Tidur Kemnaker Dilaksanakan di Wilayahnya
Hal itu dikarenakan besaran biaya pendidikan bagi penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah sejak tahun 2010 hingga 2020 hanya sebesar Rp2.400.000 per semester per mahasiswa untuk seluruh program studi.
“Ini menyebabkan calon mahasiswa dari kalangan keluarga tidak mampu menjadi kesulitan untuk mendaftar ke prodi-prodi terbaik pada perguruan tinggi terbaik di Indonesia,” ungkapnya.
Adapun biaya hidup penerima KIP Kuliah Bidikmisi tahun 2010 hingga 2016 sebesar Rp600 ribu, tahun 2017 naik menjadi Rp650 ribu, serta tahun 2019 naik menjadi Rp700 ribu.
Baca Juga: Renovasi Stadion Manahan belum Rampung sebagai Tempat Pelaksanaan Piala Dunia FIFA U-20
Dengan adanya manuver penambahan biaya pendidikan dan biaya hidup, dia meyakini, kualitas SDM Indonesia akan terus meningkat sebab, calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu memiliki kesempatan memilih prodi unggulan di kampus terbaik.
“Mari kita wujudkan mimpi anak-anak Indonesia melalui KIP Kuliah Merdeka agar mereka dapat mewujudkan mimpinya melalui pendidikan tinggi berkualitas,” katanya.***
