Network
AKSARAJABAR- Pada gelaran Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (Koornas JPPR) Alwan Ola Riantoby mengaku menemukan praktik politik uang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia.
Alwan menjelaskan, ketentuan politik uang sendiri diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada.
"Proses pemantauan JPPR menemukan 101 praktik dugaan politik. Hampir merata di seluruh Indonesia," kata Alwan dalam keterangan pers yang diterima Aksara Jabar, Kamis, 10 Desember 2020.
Baca Juga: Unggul dalam Hitung Cepat Pilkada Medan, Begini Respons Menantu Jokowi
Alwan memaparkan, temuan praktik politik uang itu tersebar di TPS 19 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; TPS 02 Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara; TPS 02 Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; TPS 14 Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Juga ditemukan pula di TPS 07 Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; TPS 06 Desa Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung; dan TPS 02 Desa Plumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, selain itu terjadi juga di Kota Medan, Kabupaten Grobokan, Kab Muna dan Kab Kaimana.
Alwan menduga, politik uang itu juga dipengaruhi enggannya pemilih datang ke TPS, sehingga mesin politik kandidat tertentu bergerilya membujuk warga datang ke tempat pencoblosan dengan iming-iming sejumlah uang dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos calon tertentu.
"Rendahnya tingkat partisipasi tersebut dapat di lihat dari jumlah kehadiran Pemilih di TPS, atau jumlah pengguna Hak pilih. Ini yang dimanfaatkan tim kandidat,'' ujarnya.
Baca Juga: Gibran Tak Terkalahkan Di Solo, Menantu Jokowi Bobby Nasution Juga Unggul Di Pilwalkot Medan
