Network
AKSARAJABAR- Aktivis HMI yang juga Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute), Mualimin Melawan merespon pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang membandingkan pemanggilan dirinya ke Polda Jawa Barat dengan ucapan Menkopolhukam, Mahfud MD soal pembolehan simpatisan menjemput Rizieq di bandara.
Menurut Wasekum BPL PB HMI ini, Ridwan kamil sebaiknya fokus pada kesalahannya membiarkan kerumunan jamaah Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah Megamendung Bogor, dari pada menyeret ucapan Mahfud MD soal izin penjemputan kedatangan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta.
‘’Kang Emil ini seperti orang terpeleset yang menarik-narik kaki orang lain. Sudah jelas ucapan Mahfud hanya dalam konteks kedatangan Rizieq, sedangkan di Megamendung itu kegiatan yang diselenggarakan secara besar-besaran. Jadi, dari pada bicara ngelantur, lebih baik Emil ksatria hadapi masalah sendiri kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat,’’ kata Mualimin di Subang kepada Aksara Jabar, Rabu, 16 Desember 2020.
Baca Juga: LAWAN Institute Minta Gubernur Ridwan Kamil Berhenti Omong Besar, Mulai Wujudkan Janji!
Selain terkesan tidak mau disalahkan, Mualimin menilai Ridwan Kamil mencoba berperan sebagai ‘korban kekuasaan yang lebih tinggi’. Dengan menyinggung ‘Pemimpin tidak adil masuk neraka duluan’, papar Magister Hukum Universitas Nasional ini, Emil sedang melebarkan masalah kepemimpinan dirinya ke wilayah doktrin agama yang tidak relevan menyangkut pertanggungjawaban kerumunan di Megamendung.
‘’Biar apa kok nyebut-nyebut surga dan neraka? Ridwan Kamil ini konyol! Kalau memang merasa tak salah, hadapi saja pemeriksaan di Polda. Semua kerumunan itu disebabkan tidak tegasnya dia di hadapan massa FPI. Itu masalah dia sendiri,’’ ujarnya.
Penulis novel Gadis Pembangkang ini mengkritik sikap Ridwan Kamil yang terkesan ingin lempar tanggung jawab. Dari pada menyerang Menkopolhukam, sebaiknya Ridwan Kamil membenahi perangkatnya agar kedepan tidak ada lagi kerumunan atau kegiatan keagamaan berskala besar di Jawa Barat.
‘’Emil tidak perlu cuci tangan. Fokus saja memantau Jawa Barat. Kegiatan apapun, termasuk keagamaan yang memunculkan kerumunan, Ia harus berani melarang. Pemimpin tidak etis lempar-lempar tanggung jawab,’’ pungkas mantan Ketua Umum BPL HMI Cabang Jakarta Selatan ini. ***
