Network
AKSARAJABAR- Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni meminta pemerintah untuk terus fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi Indonesia. Dimana, melalui pola pendidikan vokasi nantinya diharapkan bukan hanya mampu mengurangi disparitas pendidikan, namun lebih dari itu yakni mengentaskan permasalahan pengangguran.
"Mengingat, melalui pola pendidikan vokasi seperti SMK yang usai lulus langsung siap memiliki keahlian untuk bekerja. Satu hal terpenting, pemerintah harus meningkatkan hubungan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dengan standar yang jelas. Melalui standar yang jelas, saya yakin fresh graduate bisa langsung diterima untuk bekerja di dunia industri," kata Ali yang dilansir Aksara Jabar dari Dpr.go.id, Minggu, 22 November 2020.
"Seperti contohnya jurusan otomotif SMK, kalau yang untuk praktek teknologinya sudah tua, sementara kemudian saat siswa tersebut lulus sudah dengan teknologi terbaru di tempat kerja maka siswa tersebut harus kembali belajar mulai dari nol. Ini yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah untuk membuat standar yang jelas," imbuh legislator dapil Banten I itu menegaskan.
Baca Juga: Erwan Ajak Warga Sumedang Daur Ulang Sampah dengan Maggot
Di sisi lain, berkaitan dengan rencana pemerintah membuka kesempatan untuk 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Ali Zamroni memastikan dirinya selaku Anggota Komisi X DPR RI akan terus mengawasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Sehingga, jangan sampai kemudian hanya sekedar menjadi wacana.
"Saya sepakat, yang diutamakan adalah tenaga guru honorer berusia 35 tahun. Usia yang tidak bisa ikut seleksi CPNS tapi memiliki kelebihan yakni memiliki pengabdian yang sudah lama. Komisi X akan terus tagih di rapat selanjutnya. Kita ingin sampai ada bukti nyata guru honorer yang diangkat. Apakah APBN kita cukup? Saya yakin cukup," pungkasnya. ***
