Network
Ditegaskan Mahfud, perangkat hukum hingga produk hukum di Indonesia mengacu pada salus populi suprema lex, di mana kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.
“Kita membuat semua perangkat hukum, kelembagaan, kebijakan dan sebagainya itu untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Penegakan dan menjaga integrasi bangsa, disampaikan dia, menjadi salah satu upaya menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa yang saat ini tengah diuji oleh berbagai gangguan ideologi dan teritori melalui kemunculan sikap intoleran, terorisme, serta separatisme.
Sikap-sikap itu, lanjutnya, ingin memaksakan satu keyakinan berdasar keinginan satu kelompok pemeluk keyakinan.
“Gangguan terhadap ideologi juga ada sikap takfiri adalah sikap intoleran selalu ingin menyalahkan orang yang berbeda,” ujarnya.
Dibeberkan Mahfud, aksi radikalisme dan terorisme merupakan gangguan yang terjadi sepanjang tahun dengan kasus yang mencapai ribuan.
Bahkan di tahun 2021 saja, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri telah mengamankan 22 terduga teroris di wilayah Jawa Timur.
"Dari Makassar, Januari itu ditangkap 19 orang. Lalu kemarin terjadi peledakan (bom bunuh diri di pintu masuk Gereja Katedral Makassar). Kemudian bercabang di Jakarta, Condet, dan sebagainya. Nah, itu yang tersebar-sebar ancaman terhadap keutuhan teritori dan keutuhan ideologi kita," tuturnya.***
