Network
AKSARAJABAR- Bupati Purwakarta yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyatakan perlunya membangun iklim pariwisata yang tetap mempedulikan kelestarian alam, misalnya dalam contoh Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur.
“Ekonomi harus tumbuh, pariwisata harus berkembang, dan rakyat harus sejahtera, tapi ekosistem harus terpelihara. Penyelamatan komodo harus di atas segalanya, karena kita mendapatkan berkahnya dari Komodo,” kata Dedi seperti yang dilansir Aksara Jabar dari Dpr.go.id, Selasa, 24 November 2020.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta itu menjelaskan, Tim Kunspek Komisi IV DPR RI baru saja meninjau pembangunan sarana prasarana wisata alam Loh Buaya di Pulau Rinca, dilanjutkan kunjungan ke Pulau Komodo untuk berdialog dengan warga masyarakat.
Baca Juga: Kebakaran Hutan Masih Terus Terjadi, Lahan Rusak, DPR Minta Pemerintah Lakukan Terobosan
"Kami ingin mendapat gambaran jelas terkait pembangunan sarpras wisata alam di Pulau Rinca,” ujarnya.
Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola sistem zonasi. Di mana zona pemanfaatan wisata daratan dan bahari dikhususkan untuk pengembangan pariwisata. Pembangunan di Loh Buaya dan Loh Liang berada di zona pemanfaatan, yang artinya pembangunan diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan. Ketentuan zonasi ini pun mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema.
Politisi politisi PDI-Perjuangan yang akrab disapa Ansy ini menilai, zonasi ini seharusnya ditentukan berdasarkan kajian akademis, dasar ilmiah, hingga kajian konseptual. Karena menurutnya penentuan zonasi itu kemudian tidak bisa digeser-geser sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu, terutama investor. Belum ada jaminan zonasi seperti ini tidak akan berubah di masa yang akan datang.
“Saya ingin memberikan catatan kritis bahwa data yang dibangun dengan basis investasi yang semata-mata akomodasi capital keuntungan fantastis akan rentan menggeser zonasi-zonasi ini. Karena itu saya mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa konsisten dan berpegang teguh pada zonasi yang sudah ada. Jangan sampai nanti zonasi pemanfaatan membuka keran seluas-luasnya buat investasi,” tegas Ansy. ***
