Network
AKSARA JABAR - Sebuah video viral berisikan tindakan arogan Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri beredar di media sosial pada 23 September 2022.
Tindakan arogan Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri berupa sikap main hakim sendiri dalam memberikan tindakan kepada salah satu supir truk yang dianggap melakukan kesalahan.
Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri mengaku dirinya kesal setelah mendapatkan laporan tindakan seorang supir truk yang menabrak portal di Jalan Krutuk Depok.
Setelah video tindakan arogannya yang tega menyuruh push up dan berguling-guling di jalan viral akhirnya Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri angkat bicara.
Berdasarkan pengakuannya, Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri mengaku dirinya bermaksud memberikan efek jera kepada sang sopir
Menurut Tajudin sikap arogannya tersulut karena kejadian supir truk menerobos ke jalan tersebut sudah terjadi berulang-ulang.
Sehingga menurutnya ia terpancing untuk memberikan tindakan karena sudah merasa terganggu.
Saya mengklarifikasi kejadian tadi karena memang viral ya, saya secara pribadi terutama kejadian itu karena di luar batas kemampuan atau kontrol saya," kata Tajudin dikutip Aksara Jabar akun Instagram @net2netnews, Jumat 23 September 2022.
Pihak DPD Golkar Depok memberikan reaksi keras dan tegas atas tindakan yang dilakukan kadernya tersebut.
Dalam surat yang beredar, Ketua DPD Golkar Depok menyatakan dengan jelas meminta Tajudin Tabri meminta maaf kepada masyarakat dan sopir truk.
"Saya meminta ybs HTJ meminta maaf pada masyarakat dan supir truk tentang hal ini," tulis Farabi A Rafiq yang dikutip Aksara Jabar dari laman Instagram @depokterkini.
Menurutnya tindakan kadernya tersebut dapat dikenakan sanksi tegas sesuai derajat kesalahan yang dilakukannya.
"Dari yang ringan sampai pada pemecatan tergantung pada hasil investiigasi tm khusus dan klarifikasi ybs," ungkapnya.
Baca Juga: Rahasia Membuat Gulai Ayam Padang Nikmat dan Gurih
Ia beranggapan, persoalan supir truk melakukan kesalahan, menurutnya berikan tindakan sesuai proses dan sesuai peraturan perundang-undanggan yang berlaku tanpa diperlakukan secara kasar.
"Kami sebagai partai pro rakyat berkomitmen tidak membiarkan persoalan ini. Kader-kader kami harus humanis sebagai pelayan masyarakat," tandasnya.***
