Network
Faktanya, kata Mang Eep, ternyata pemberian surat kesesuaian ruang yang diberikan Pemkab Subang tanpa sepengetahuan Bupati Subang sebagaimana disampaikan Bupati Subang hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 di rumah Mang Eep.
Baca Juga: Reses di Dapil 3, Anggota DPRD Fraksi NasDem Subang: Aspirasi Masyarakat Akan Diserap
"Maka pemberian surat kesesuaian ruang oleh Pemkab Subang merupakan tindakan gegabah dari SKPD karena tanpa dikordinasikan dengan Bupati Subang?," tuturnya.
Keempat, Mang Eep mengaku tidak setuju limbah beracun Subang dibuang ke Daerah lain (mengotori, membahayakan dan menghina daerah lain) sehingga ke depan penting di Subang dibuatkan tempat pengelolaan limbah beracun yang khusus berasal dari Kabupaten Subang (bukan dari luar Subang).
"Melalui kajian mendalam, berdasar Perda RDTR bukan hanya berpijak pada Perda RUTR yang dikelola oleh BUMD (bukan oleh pihak swasta) sehingga bisa menghasilkan PAD besar bagi pembangunan Subang karena sebagaimana diketahui bahwa bisnis pengelolaan dan atau pembuangan limbah beracun merupakan bisnis 'basah' yang bisa menghasilkan uang miliaran rupiah," lanjutnya.
Untuk saat ini, lanjutnya, sebaiknya dalam kepemimpinan 4 tahun Bupati/Wakil Bupati Subang fokus menyelesaikan sampah yang berserakan di jalan-jalan dan membersihkan rumput liar sekitar perkotaan.
"Jangan menambah sampah beracun dari luar Subang ke Kabupaten Subang yang dianggap oleh saya sebagai bentuk penghinaan terhadap saya sebagai warga Kabupaten Subang, entah terhadap masyarakat lainnya," lugasnya.
Terakhir, Mang Eep menunggu tindakan Bupati Suban yang rencananya akan memerintahkan dinas terkait untuk mencabut kembali surat kesesuaian ruang atau malah akan mendorongnya sehingga “sukses” Kabupaten Subang dijadikan tempat pembuangan limbah beracun dari daerah-daerah lain oleh Bupati Subang.***
