Network
AKSARA JABAR- Rencana pemekaran Kabupaten Subang Utara sudah santer dibicarakan dan didorong oleh masyarakat dalam beberapa tahun kebelakang.
Terlebih saat ini Bupati Subang, H. Ruhimat telah melayangkan surat permohonan pembahasan pemekaran wilayah Subang Utara untuk dibahas oleh pihak legislatif usai lebaran.
Tokoh pemuda Subang, Asep Rohman Dimyati mendukung terciptanya pemekaran wilayah baru di Kabupaten Subang yakni Subang Utara.
Baca Juga: Rencana Pemekaran Subang Utara akan Dibahas Usai Lebaran, Ini Kata Ketua DPRD Subang
Menanggapi hal tersebut, pria yang biasa disapa ARD itu menilai bahwa pemekaran Kabupaten Subang Utara sudah sangat tepat.
Namun Ia juga memberi beberapa catatan. Termasuk soal kesiapan administrasi dan infrastruktur pemekaran daerah.
"Tetapi harus mempertimbangkan, sudah siapkah apa yang menjadi persyaratan jadi sebuah kabupaten," ungkapnya kepada AksaraJabar.com.
Ia juga mewanti- wanti jangan sampai persoalan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap.
ARD memprediksi bahwa dengan kehadiran pelabuhan internasional Patimban, akan ada pertambahan jumlah penduduk sampai 4,3 juta orang.
Sejak adanya Pelabuhan Patimban hingga saat ini, ARD mengungkap Patimban sudah membuka 149 ribu lebih lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Diserbu Pemudik, Terminal Kampung Rambutan Alami Kenaikan 100 Persen
"Jadi pemekaran pantura sudah pas. Mereka harus bisa mengatur daerahnya sendiri,"ungkapnya.
Dirinya juga mengaku tidak khawatir dengan persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang nantinya.
"Di wilayah Subang ke Selatan saja masih banyak PAD yang belum optimal," katanya.
Justru ARD menilai potensi PAD lebih banyak di Kabupaten Subang. Hanya tinggal dioptimalkan saja.
Ia pun optimis Pemkab bisa menggali semua potensi PAD yang ada di Kabupten Subang.
Melihat hasil kajian yang dikeluarkan oleh Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD), Pengamat Politik Nasional, yang juga merupakan Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pemekaran Kabupaten Subang Utara sudah memenuhi kelayakan.
Baca Juga: Update PPKM Luar Jawa-Bali: Diperpanjang Hingga 9 Mei 2022, Daerah Level 1 Naik Menjadi 131
Bahkan Ia menyebut Subang Utara atau Pantura sebagai Petra Dollar. Kendati isu klasik pemekaran itu soal kesejahteraan, Ujang tak mengkhawatirkannya.
Apalagi, kata Ujang, kehadiran Pelabuhan Internasional Patimban berada di Pantura.
"Justru, tantangan yang akan dihadapi itu soal angka kriminalitas akan tinggi. Selain itu, isu klasik pemekaran wilayah seperti kesejahteraan juga bakal mencuat," terangnya kepada Aksarajabar.com.
Sementara itu, Ketua DPRD Subang Narca Sukanda membenarkan bahwa pihak eksekutif telah bersurat untuk membahas hal tersebut.
"Dari bupati itukan menyurati ke dewan tolong dibahas untuk hasil kajian pemekaran Kabupaten Subang Utara,"katanya kepada AksaraJabar.com melalui sambungan telepon, Selasa 26 April 2022.
Menurutnya agenda tersebut akan dimasukan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Subang pada 9 Mei 2022 mendatang.
Adapun pembahasannya, Narca mengatakan akan membahas hasil-hasil kajian pemekaran Subang Utara meliputi batas wilayah, pembagian kecamatan hingga meliputi aset daerah.
Narca mengungkap rapat ini merupakan tahap awal. Ia akan megundang seluruh elemen dan tokoh masyarakat untuk membahas lebih lanjut.
"Saya sebagai ketua DPRD dari awal mendukung pemekaran itu, karena terbukti hasil kajian itu dianggarkan DPRD,"ungkapnya.***
