Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Diurt PDAM Tirta Patrio Kota Bekasi

- 25 Februari 2022, 14:47 WIB
KPK memanggil lima politisi Kota Banjar sebagai saksi dugaan suap yang diduga melibatkan mantan Walikota Banjar Herman Sutrisno.
KPK memanggil lima politisi Kota Banjar sebagai saksi dugaan suap yang diduga melibatkan mantan Walikota Banjar Herman Sutrisno. /Antara /Benardy Ferdiansyah/

AKSARA JABAR - Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Solihat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi itu merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini, Solihat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta. Jumat, 25 Februari 2022.

Baca Juga: Mantan Wali Kota Tasikmalaya Kembali Diperiksa KPK

Sebelumnya dikatakan Ali, pihaknya pada Kamis (6/1) telah menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Lalu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Baca Juga: Hadapi Agresi Rusia, Kementerian Pertahanan Ukraina Persenjatai Warga Sipil

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar. Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar, serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar.

Halaman:

Editor: Igun Gunawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x