Network
AKSARAJABAR- Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro menggunakan data dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar.
Hal itu, dikarenakan data dari Labkesda Jabar lebih mewakili kondisi yang sebenarnya.
Sebagaimana diketahui, Penerapan PPKM tertuang dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri (Irmendagri) Nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan yang ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian pada Sabtu, 6 Februari 2021.
Dalam Irmendagri itu mengatur pembagian zona Covid-19 berbasis desa/kelurahan. Desa akan dibagi menjadi empat zona yakni merah, oranye, kuning, serta hijau.
Menindaklanjuti Irmendagri tersebut, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta, agar penerapan PPKM Mikro menggunakan data Labkesda Jabar.
Emil sapaan gubernur mencontohkan, dua hari yang lalu pusat mengumumkan kasus positif di Jabar mencapai hampir 4.000 ribu kasus, padahal 3.000 itu kasus lama, 1.000 kasus real. Oleh karenanya, pihaknya khawatir penggunaan data pusat ketika diterjemahkan ke zonasi menjadi tidak akurat.
"Izin kami akan membuat peta zona merah, oranye, kuning, hijau berdasarkan data real yang kami miliki untuk kami koordinasikan sebagai daftar wilayah yang akan melakukan PPKM secara mikro," paparnya, Minggu, 7 Februari 2021 malam.
Diterangkan Emil, dalam penerapan PPKM Mikro, Satgas Covid-19 melibatkan TNI/Polri dalam pelacakan dan penelusuran kontak erat.
"Kami sangat senang mendengar TNI/Polri akan ditugaskan sebagai tim tracing. Mudah-mudahan inilah solusi terbaik dalam mengejar kasus agar turun," ujarnya.
