AKSARA JABAR– Impor beras mengancam keberlangsungan serta kesejahteraan para petani Indonesia. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan agar pemerintah pusat menunda rencana impor beras.
Menurut Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, keputusan untuk impor beras saat ini menjadi keputusan yang tidak tepat sebab, berpotensi mengakibatkan harga beras lokal anjlok serta mengancam kesejahteraan petani.
Apalagi, lanjutnya, dalam waktu dekat, para petani di Jawa Barat akan menghadapi panen raya.
"Usul Jabar ke pemerintah pusat lebih baik menunda impor beras," kata Emil usai menyerap aspirasi perwakilan petani di 27 kabupaten/kota secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 17 Maret 2021.
Kebijakan melakukan impor, diterangkan Emil, seharusnya dilakukan sebagai bentuk antisipasi ketika ketersedian stok beras dalam negeri defisit bukan seperti suasana sekarang ini, dimana stok beras masih melimpah. Apalagi di Jabar sendiri stok beras dalam kondisi surplus.
"Kalau posisinya kita krisis beras, saya kira impor masuk akal, tapi kami surplus," ungkapnya.
Ditegaskan Emil, pihaknya enggan apabila kebijakan pemerintah pusat mengancam kesejahteraan petani dengan memaksakan membuka kran impor beras di saat jelang panen raya.
Mengingat kondisi pahit sudah dirasakan para petani di Jabar dimana harga gabah petani dihargai dengan harga murah dan mengalami penurunan pembelian.
"Tadi petani Cirebon curhat awalnya Bulog yang biasa membeli 120 ribu ton sekarang turun jadi 21 ribu ton," tuturnya.
Baca Juga: Geng The Girls Kisah Untuk Geri, Berikut Daftar Nama Pemerannya!
Demi menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membangun kesejahteraan sektor pertanian, dia mengusulkan, pemerintah pusat harus bisa mengoptimalkan penyerapan hasil pertanian lokal termasuk membeli beras dari petani yang saat ini stoknya melimpah hingga bulan April 2021 mendatang.
"Beras kita masih suprlus 320 ribu ton sampai bulan April, ini sudah berlebih banyak sekali. Jadi dari pada impor beras mending beli beras Jabar yang melimpah," katanya.
Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto telah mengeluarkan keputusan kontroversial. Kedua Menteri tersebut memerintahkan Perum Bulog untuk melakukan impor satu juta ton beras.
Baca Juga: Link Live Streaming Chelsea vs Atletico Madrid di Liga Champions 18 Maret 2021
Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi padi atau gabah kering giling (GKG) pada Januari hingga April 2021 tercatat sebesar 25,37 juta ton. Angka tersebut meningkat 26,88 persen dari produksi Januari-April 2020 yang hanya sebesar 19,99 juta ton.***