AKSARA JABAR- Masih banyak masyarakat yang meragukan kehalalan vaksin Covid-19. Temuan ini berdasarkan hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia (IPI).
Adapun survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia terhadap 1.200 responden dari seluruh Indonesia yang terdistribusi secara proporsional dan dilakukan selama 1 hingga 3 Februari 2021.
Profil demografi sampel antara lain: Laki-laki 50,1 persen dan perempuan 49,9 persen; Perdesaan 50,5 persen dan Perkotaan 49,5 persen; usia 26-40 tahun 37 persen dan 41-55 tahun 25,4 persen; Islam 87,8 persen dan lainnya 12,2 persen; serta etnis Jawa 41,8 persen, Sunda 15,2 persen, dan Batak 2,8 persen.
Dari hasil survei tersebut, Indikator Politik Indonesia menemukan sebanyak 81,9 persen masyarakat bersedia menerima vaksin Covid-19 apabila terbukti halal. yakni 15,8 persen sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia divaksin, 32,1 persen kurang bersedia, 8,9 persen sangat tidak bersedia, dan 4,2 persen tidak tahu/tidak jawab.
Sebanyak 53,3 persen pun percaya jika vaksin efektif mencegah penularan Covid-19. Temuan lain yakni sebanyak 49,9 persen sangat khawatir terhadap validitas informasi terkait vaksin COVID-19.
Pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9 persen), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70 persen) dan sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar.
Baca Juga: Cuitan Lama Anya Geraldine Viral, Ini Tiga Tempat yang Sering Salah Sebut Lokasinya
Menanggapi hasil temuan itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 di Jabar dengan menggandeng para tokoh agama.
"Saya akan tingkatkan peran-peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin," kata Ridwan Kamil saat menjadi narasumber Webinar INDIKATOR "Rilis Survei Nasional: Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19" via konferensi video, Minggu 21 Februari 2021.
Kendati hasil survei menemukan kelompok yang meragukan kehalalan vaksin Covid-19, Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menuturkan, pihaknya sangat mengapresiasi temuan spesifik Indikator Politik Indonesia. Temuan tersebut sangat membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar khususnya dalam komunikasi publik terkait Vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: 3 Bentuk Kesulitan Belajar Seorang Pelajar dalam Kegiatan Pembelajaran, Ini Penjelasannya!
"Urusan vaksin PR kita masih banyak. Jadi Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik berdasarkan temuan ini akan lebih efektif," ujarnya.
Diterangkan Kang Emil, dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa dengan jumlah Puskesmas hanya 1.094 menjadi tantangan Jabar dari masalah infrastruktur akibat kurangnya titik pemberian vaksin.
Oleh karenya, lanjut dia, pihaknya mengusulkan selain pemanfaatan Fasyankes, Vaksinasi Covid-19 dilakukan secara massal dengan memanfaatkan fasilitas olah raga, pemanfaatan mobil vaksin untuk menjangkau masyarakat di pelosok perdesaan, serta penyediaan vaksin mandiri secara berbayar alias tidak perlu menunggu panggilan jadwal pemberian vaksin gratis dari pemerintah pusat.
"Saya sudah hitung ketidakcukupan infrastruktur yang menjadi ancaman,” ungkapnya.
Pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua, dia memaparkan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 11.000 vaksinator atau tenaga penyuntik vaksin namun jumlah itu akan terus ditambah dengan menyesuaikan kebutuhan dan efektivitas waktu.
"Sekarang punya 11 ribu, kalau mau (vaksinasi) 8 bulan beres, (vaksinator) kami harus bertambah 3 kali lipat," katanya.***