Network
AKSARA JABAR- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sudah memastikan pekerja atau buruh akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tujuh hari sebelum lebaran.
Hal tersebut tertuang dalam surat edaran terkait pelaksanaan pemberian THR tahun ini telah diterbitkan pada 6 April 2022 dengan nomor M/1/HK.04/IV/2022.
Jika terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan surat edaran tersebut, maka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memberi sanksi tegas.
Hal ini dikarenakan THR merupakan hak pekerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan juga Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Baca Juga: BSU Kemnaker 2022 Kapan Cair? Ini Cara Cek BSU dengan Login kemnaker.go id
Dilansir dari antaranews.com, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperingatkan adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk pemberhentian kegiatan usaha.
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan diberlakukan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan pembayaran THR sesuai ketentuan.
"Yang harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan berusaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. Sampai pada pembekuan kegiatan usaha," katanya dalam konferensi pers virtual tentang THR, di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa pemberian sanksi tersebut akan dilakukan secara bertahap.
