Network
Ia mengurai, pelantikan yang tetap dipaksakan semacam tanda jika aturan masih bisa ditegakkan. Namun menurutnya, seluruh masyarakat Indonesia yang melihat pelantikan tersebut akan memberi citra buruk.
"Seolah KPK gak mau negosiasi, kenapa harus sekarang? Karena Hari Lahir Pancasila. Versi siapa? Versi PDIP. KPK ingin memperlihatkan bahwa PDIP menginginkan pelantikan. Yang melantik siapa? Ibu Mega sebetulnya, karena di Hari Pancasila," bebernya.
Baca Juga: Jual Tempat Tinggal Lamanya, Penyanyi IU Beli Apartemen Mewah Super Penthouse di Eterno Chungdam
Menurutnya, pelantikan yang dipaksakan justru bertentangan dengan Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Demokrasi itu negosiasi, demokrasi itu percakapan untuk menghasilkan win-win solution, bukan paksaan dari pekerjaan dua tiga orang aja. Presiden Jokowi mau larang gak bisa karena cuma petugas," tandasnya.
Sehingga pada akhirnya, kata dia, masyarakat akan memiliki sejarah baru di tanggal 1 Juni, yakni adanya pemaksaan pelantikan pegawai KPK di Hari Lahir Pancasila.
"Itu semua akan terjadi, dan hari ini kita semua akan diuji, apakah Pancasila itu ada buat seluruh rakyat atau sekadar pameran dari sebuah partai, sebetulnya itu yang ada di benak rakyat sekarang," tandasnya.***
