Rocky Gerung Duga Ada Unsur Pemaksaan dalam Pelantikan 1.271 Pegawai KPK

- 1 Juni 2021, 23:17 WIB
Pelantikan 1.271 pegawai KPK yang telah lulus TWK.
Pelantikan 1.271 pegawai KPK yang telah lulus TWK. /Tangkapan Layar Youtube.com /@KPK RI/

AKSARA JABAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melantik dan mengambil sumpah 1.271 pegawai yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal hingga saat ini, masih ada pegawai-pegawai KPK yang juga telah lulus TWK menolak dilantik sebagai solidaritas terhadap 75 pegawai lainnya karena diduga terpapar radikalisme.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Politik Rocky Gerung menduga adanya unsur paksaan dalam pelantikan 1.271 pegawai KPK. Ia meyakini para pegawai terpaksa dilantik hanya untuk dijadikan contoh teladan.

Baca Juga: Lea Ciarachel, Istri Ketiga dalam Suara Hati Istri Indosiar Bikin Gaduh Netizen 

"Tapi di dalam hati kecilnya tetap ada kegelisahan dan itu akan terus membayangi pekerjaan di KPK nanti. Karena pemaksaan, maka kelegaan itu gak muncul," ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa 1 Juni 2021.

"Dia cuma dikasih baju ASN tapi hatinya gak di situ karena terpaksa. Ini semacam pengadilan sesat, memaksa orang untuk mengakui. Ini paradoksnya," imbuhnya.

Bahkan ia menilai pelantikan yang dilakukan bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila adalah sesuatu rekayasa. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menyelamatkan momentum 1 Juni.

Baca Juga: Biodata Lea Ciarachel Pemeran Zahra Dalam Suara Hati Istri di Indosiar yang Ramai Diperbincangkan Netizen

"Seolah-olah Pancasila gak lagi punya efek kalau gak berhasil melantik pejabat KPK, ASN baru," terangnya.

Ia mengurai, pelantikan yang tetap dipaksakan semacam tanda jika aturan masih bisa ditegakkan. Namun menurutnya, seluruh masyarakat Indonesia yang melihat pelantikan tersebut akan memberi citra buruk.

"Seolah KPK gak mau negosiasi, kenapa harus sekarang? Karena Hari Lahir Pancasila. Versi siapa? Versi PDIP. KPK ingin memperlihatkan bahwa PDIP menginginkan pelantikan. Yang melantik siapa? Ibu Mega sebetulnya, karena di Hari Pancasila," bebernya.

Baca Juga: Jual Tempat Tinggal Lamanya, Penyanyi IU Beli Apartemen Mewah Super Penthouse di Eterno Chungdam

Menurutnya, pelantikan yang dipaksakan justru bertentangan dengan Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Demokrasi itu negosiasi, demokrasi itu percakapan untuk menghasilkan win-win solution, bukan paksaan dari pekerjaan dua tiga orang aja. Presiden Jokowi mau larang gak bisa karena cuma petugas," tandasnya.

Sehingga pada akhirnya, kata dia, masyarakat akan memiliki sejarah baru di tanggal 1 Juni, yakni adanya pemaksaan pelantikan pegawai KPK di Hari Lahir Pancasila.

"Itu semua akan terjadi, dan hari ini kita semua akan diuji, apakah Pancasila itu ada buat seluruh rakyat atau sekadar pameran dari sebuah partai, sebetulnya itu yang ada di benak rakyat sekarang," tandasnya.***

Editor: Bambang Hermawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah