Network
AKSARA JABAR- Menteri Sosial Tri Rismaharini menyoroti data Bansos yang menjadi temuan BPK. Dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Risma sampaikan 3.877.965 data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos yang tidak valid, Senin 24 Mei 2021.
Risma mengungkapkan persoalan tersebut merupakan temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.
"Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan ini agar 'clear'," kata Risma dikutip Akasara Jabar dari Antara.
Baca Juga: Alasan Ganjar Pranowo Tak Diundang Puncak HUT PDI Perjuangan, Ketua DPD Jateng: Ganjar Wis Kemajon
Selain itu, Risma juga menyampaikan terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.
Kemudian terdapat penerima manfaat bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek, serta terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris/tidak dikenal/tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM.
Adapun Temuan BPK lainnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp500 ribu untuk KPM Sembako Non Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid.
Sementara berdasarkan Temuan KPK, kata Risma, didapati 16.796.924 data tidak padan Dukcapil serta pemutakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih.
Adapun sebelumnya Mensos Risma telah "menidurkan" 21 juta data di DTKS yang merupakan data ganda dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
