Network
AKSARAJABAR- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk memboikot Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 senilai Rp72,96 triliun yang diselenggarakan hari Senin (7/12/2020) di Gedung DPRD Kebon Sirih.
Sikap tersebut adalah wujud protes keras PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan yang mengusulkan kenaikan APBD besar-besaran di tengah pandemi, dan dianggapnya tidak peka pada masyarakat.
“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael dalam rilis pers yang diterima Aksara Jabar, Senin, 7 Desember 2020.
Baca Juga: Mendagri Bisa Copot Kepala Daerah, LAWAN Institute Sebut Rezim Bidik Anies dan Ridwan Kamil
Michael menjelaskan bahwa seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum Rapat Paripurna mengesahkan APBD tersebut.
Jika itu tidak dipenuhi, publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya disepakati di dalam Rapat Paripurna tersebut.
“Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditanda tangani di Rapat Paripurna itu,” tambah Michael.
PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, uang rakyat akan dialokasikan untuk apa saja. Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem “Smart Budgeting”, rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.
Baca Juga: Tega Korupsi Di Masa Pandemi, BPL PB HMI Minta Vonis Mati Untuk Mensos Juliari Batubara
