Network
Pengalaman pembahasan APBD selama ini, baik di tahun lalu di mana ditemukan usulan pengadaan lem aibon senilai 80 miliar Rupiah lebih dan juga di tahun ini di mana terdapat usulan kenaikan RKT senilai 888 miliar Rupiah, seharusnya menjadi momen pembenahan proses penganggaran di Jakarta.
“Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik,” tukasnya.
Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik. Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.
“Demokrasi kita harus naik kelas, PSI mengapresiasi partisipasi publik. Kami harap pembahasan anggaran di tahun depan akan lebih berkualitas lagi, lebih bertanggung jawab, transparan, dan juga partisipatif,” pungkasnya. ***
