Network
AKSARAJABAR- Wilayah Papua masih tertinggal dan terbelakang, fakta demikian direspon Politikus PKS dengan mengusulkan Kementerian Khusus yang fokus membenahi pembangunan di Bumi Cenderawasih. Tujuannya agar Papua lebih diperhatikan dan mengalami akselerasi modernitas.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Sukamta menilai wajar usulan semacam itu. Sebab program-program yang selama ini mengurusi Papua nyatanya tidak berdampak signifikan pada kemajuan provinsi paling timur itu.
"Ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi. Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi," kata Sukamta seperti yang dilansir Aksara Jabar dari Dpr.go.id, Jumat, 4 Desember 2020.
Baca Juga: Wujud Kepedulian Kepada Warga Papua, TNI Beri Bantuan Berupa Alkitab
Meski pembangunan infrastruktur mulai masif dijalankan, ucap Doktor Teknik Kimia The University of Salford itu, Wilayah Papua tetap membutuhkan pendekatan berbeda, sebab pelanggaran HAM dan ancaman nyata separatisme juga masih eksis di sana. Dan dimana-mana masih ada orang miskin dan tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
"Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, dan berkunjung ke Papua, hal itu tidak menyentuh akar masalah. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, dan pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda," ujarnya.
Mantan Anggota DPRD Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) itu menegaskan, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih progresif. Papua itu Indonesia. Maka, menurutnya, masalah Papua tidak bisa bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta-Papua.
"Perlu pendekatan sosiologis-dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa. Ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama," pungkasnya. ***
