AKSARA JABAR - Menghindari adanya perbedaan penetuan awal Ramadhan, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap penetapan awal Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah bisa sama dengan Muhammadiyah.
Diketahui, Muhammadiyah sudah mengeluarkan keputusan awal Ramadhan jatuh pada Sabtu, 2 April 2022.
Sementara pemerintah baru akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1443 H pada Jumat (1/4/2022) mendatang.
Baca Juga: Ini Lima Titik Tol yang Terapkan Tilang Elektronik Mulai 1 April 2002
Baca Juga: Ngebut di Jalan Tol Bisa Kenal Tilang Mulai 1 April, Polda Metro Jaya Terapkan e-TLEBaca Juga: Polisi Buru Pemeran Pria di Kasus Pornografi Dea Onlyfans, Mungkinkah Akan Jadi Tersangka Baru?
"Kalau awal Ramadhan itu kan memang kecuali Muhammadiyah sudah ada kesepakatan sistem atau cara penetapan melalui sidang Isbat di Kementerian Agama," jelas Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres. Selasa (29/3/2022).
Kendati begitu, Wapres berharap 1 Ramadhan sama antara Muhammadiyah dan pemerintah.
"Diharapkan tahun ini masih sama antara Muhammadiyah dan pemerintah," sambungnya.
Baca Juga: Saat Bertemu Apdesi, Presiden Jokowi Minta Para Kades Gunakan Material Lokal untuk Bangun Desa
Baca Juga: Diberitakan Agamanya Muslim, Rara Sang Pawang Hujan: Aku non-Muslim
Baca Juga: Ada Potensi Perbedaan 1 Ramadhan 2022, Kemenag Minta Masyarakat Tetap Jaga Keharmonisan
Menurut Ma'ruf, penetapan awal Ramadhan antara Muhammadiyah dan pemerintah memiliki pendekatan berbeda.
Muhammadiyah memakai metode hisab wujudul hilal, sedangkan pemerintah menggunakan metode imkanur rukyat atau mengamati langsung hilal minimal dua derajat.
Ia mengatakan, jika melihat tahun ini kemungkinan lebih dari dua derajat, penetapan awal puasa akan sama.
Baca Juga: Cek Hasil Pengumuan SNMPTN 2022 UI, ITB, Unpad Dibuka Jam 15.00 WIB, Ini 31 Link Miror
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Sandiaga Ingin Jadikan Lombok Destinasi Wisata Halal Kelas Dunia
Baca Juga: Erdogan Kucurkan Bantuan untuk Mobil Listrik TOGG 300 Juta Lira Turki
Namun, jika nantinya tidak sama, Wapres menilai tidak akan menjadi masalah. Sebab, selama ini, sudah ada toleransi dalam penetapan awal puasa.
"Itu sudah ada semacam pemahaman bersama ya. Artinya ada toleransi, ya misalnya Muhammadiyah dengan pendekatan namanya wujudul hilal, kalau dia asal ada hilal. Tapi kalau pemerintah itu ada imkanur rukyah, kemungkinan rukyah, minimal dua derajat," tukasnya. ***