Network
“Kami sudah melakukan kajian, bahkan mengundang pakar dibidang hukum, dan politik, serta mengikuti sidang perkara terbut,”kata Anam.
Anam melanjutkan bahwa kasus ini awalnya ditangani KPK. Maka dari itu ia kembali meminta KPK untuk mengembangkan mega skandal kasus korupsi di DPRD Jabar dan mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kalau perlu yang bukan hanya kasus banprov kasus indramayu pada tahun 2017-2019, tahun anggaran 2020 sampai sekarang pun harus di usut tuntas. karena system penggunaan dana pokir ini kan belum pernah ada evaluasi, pergubnya masih belum dirubah tentang bankeu no 3 tahun 2017. Maka dari itu kemungkinan potensi modus korupsi yang sama bisa terjadi,”pintanya.
Sementara Ketua Umum GMKI Jabar, Andreas GMKI menekankan bahwa perlu adanya reformasi system di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
“Meminta pemerintah Jabar dan DPRD Jabar segera berbenah diri, mengevaluasi dan mereformasi system, sehingga transparan, dan akuntabel,”ungkapnya.***
