Network
"Saya akan tingkatkan peran-peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin," kata Ridwan Kamil saat menjadi narasumber Webinar INDIKATOR "Rilis Survei Nasional: Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19" via konferensi video, Minggu 21 Februari 2021.
Kendati hasil survei menemukan kelompok yang meragukan kehalalan vaksin Covid-19, Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menuturkan, pihaknya sangat mengapresiasi temuan spesifik Indikator Politik Indonesia. Temuan tersebut sangat membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar khususnya dalam komunikasi publik terkait Vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: 3 Bentuk Kesulitan Belajar Seorang Pelajar dalam Kegiatan Pembelajaran, Ini Penjelasannya!
"Urusan vaksin PR kita masih banyak. Jadi Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik berdasarkan temuan ini akan lebih efektif," ujarnya.
Diterangkan Kang Emil, dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa dengan jumlah Puskesmas hanya 1.094 menjadi tantangan Jabar dari masalah infrastruktur akibat kurangnya titik pemberian vaksin.
Oleh karenya, lanjut dia, pihaknya mengusulkan selain pemanfaatan Fasyankes, Vaksinasi Covid-19 dilakukan secara massal dengan memanfaatkan fasilitas olah raga, pemanfaatan mobil vaksin untuk menjangkau masyarakat di pelosok perdesaan, serta penyediaan vaksin mandiri secara berbayar alias tidak perlu menunggu panggilan jadwal pemberian vaksin gratis dari pemerintah pusat.
"Saya sudah hitung ketidakcukupan infrastruktur yang menjadi ancaman,” ungkapnya.
Pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua, dia memaparkan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 11.000 vaksinator atau tenaga penyuntik vaksin namun jumlah itu akan terus ditambah dengan menyesuaikan kebutuhan dan efektivitas waktu.
"Sekarang punya 11 ribu, kalau mau (vaksinasi) 8 bulan beres, (vaksinator) kami harus bertambah 3 kali lipat," katanya.***
