Network
AKSARAJABAR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemda Provinsi Jabar dan DPRD Jabar di Gedung BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung. Jumat, 8 Januari 2021.
Hasil koreksi dan rekomendasi yang diserahkan BPK terdiri dari tiga LHP. Pertama, kepatuhan atas belanja infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2019 dan TA 2020. Kedua, kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020. Terakhir, kinerja atas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020.
“Saya mengucap syukur Alhamdulillah hasil pemeriksaan BPK secara mayoritas dianggap baik. Sekalipun ada rekomendasi-rekomendasi karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kami akan segera menindaklanjuti,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam keterangan persnya.
Baca Juga: Cegah Banjir, Warga Patokbeusi Subang Gelar Bakti Sosial
Dikatakan dia, jika hal itu tidak segera ditindaklanjuti pihaknya khawatir akan terbawa lagi rekomendasinya pada tahun berikutnya apalagi waktu untuk menindaklanjuti LHP hanya 60 hari dari hari penyerahan. Dia berharap anggaran tahun 2021 dapat segera dilaksanakan. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Jabar.
“Harapan kami anggaran provinsi terealisasi, kabupaten/kota terealisasi, ekonomi Jabar akan segera bangkit,” ucapnya. ***
