AKSARA JABAR- Wacana pemekaran Kabupaten Subang Utara makin menguat di kalangan masyarakat.
Apalagi telah beredar surat permintaan bupati Subang Ruhimat untuk dibahas oleh pihak legislatif usai lebaran.
Ketua DPRD Subang Narca Sukanda membenarkan bahwa pihak eksekutif telah bersurat untuk membahas hal tersebut.
Baca Juga: Temukan Indikasi Korupsi di Kabupaten Subang, Warga Bisa Langsung Laporan via Aplikasi Lapor Jawara
"Dari bupati itukan menyurati ke dewan tolong dibahas untuk hasil kajian pemekaran Kabupaten Subang Utara,"katanya kepada AksaraJabar.com melalui sambungan telepon, Selasa 26 April 2022.
Menurutnya agenda tersebut akan dimasukan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Subang pada 9 Mei 2022 mendatang.
Adapun pembahasannya, Narca mengatakan akan membahas hasil-hasil kajian pemekaran Subang Utara meliputi batas wilayah, pembagian kecamatan hingga meliputi aset daerah.
Baca Juga: Sambut Lahirnya Holding DEFEND ID, DAHANA Sebar Sembako di Kabupaten Subang
Narca mengungkap rapat ini merupakan ini tahap awal. Ia akan megundang seluruh elemen dan tokoh masyarakat untuk membahas lebih lanjut.
"Saya sebagai ketua DPRD dari awal mendukung pemekaran itu, karena terbukti hasil kajian itu dianggarkan DPRD,"ungkapnya.
Sementara itu tokoh pemuda Subang Asep Rochman Dimyati mengomentari persoalan pemekaran tersebut.
Ia menilai bahwa pemekaran Kabupaten Subang Utara sudah pas.
"Tetapi harus mempertimbangkan, sudah siapkah apa yang menjadi persyaratan jadi sebuah kabupaten," ungkapnya kepada AksaraJabar.com usai diskusi dengan Aliansi Wartawan Subang di halaman kantor DPRD Subang, Jumat 23 April 2022.
Ia pun mewanti- wanti jangan sampai persoalan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap.
Pria yang akrab disapa ARD memprediksi bahwa dengan kehadiran pelabuhan internasional Patimban, sepuluh tahun kedepan bakal bertambah jumlah penduduknya mencapai 4,3 juta orang.
Dari mulai pembukaan lapangan kerja di pelabuhan Patimban hingga saat ini, ARD mengungkap Patimban sudah membuka 149 ribu lebih lapangan pekerjaan.
"Jadi pemekaran pantura sudah pas. Mereka harus bisa mengatur daerahnya sendiri,"ungkapnya.
Ia pun tidak khawatir dengan persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang nantinya.
"Di Wilayah Subang ke Selatan saja masih banyak PAD yang belum optimal," katanya.
Justru ARD menilai potensi PAD lebih banyak di Kabupaten Subang. Hanya tinggal dioptimalkan saja.
Ia pun optimis Pemkab bisa menggali semua potensi PAD yang ada di Kabupten Subang.***