AKSARAJABAR – Pandemi COVID-19 sudah ada sejak Maret 2020 hingga saat ini. Banyak warga yang terkonfirmasi positif dan tidak sedikit yang meninggal dunia.
Semua sudah bosan dengan kondisi seperti ini, sehingga butuh komitmen dan kerja sama di semua elemen masyarakat.
Data terbaru yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 6 kota/kabupaten masuk zona merah per hari Selasa, 1 Desember 2020.
Baca Juga: Arya Saloka Idola Baru Kaum Hawa, Terutama Para Penggemar Sinetron Ikatan Cinta
Dua diantaranya adalah wilayah yang akan melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Indramayu dan Karawang. Maka perlu diwaspadai, sebelum hari pencoblosan nanti.
Masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan minimal 3M yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir, semua pihak harus optimis kesehatan pulih dan ekonomi bangkit.
Karena selama pandemi ini, semua terdampak termasuk perekonomian di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan bahwa penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah.
Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang ditandatangani pada 20 Juli 2020. Komite terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Selain fokus menerapkan protokol kesehatan di masyarakat, pemerintah pun sedang berupaya dan menanti dilakukannya vaksinisasi. Jadi vaksin ini sebagai upaya intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dan sudah terbukti sejak dulu.
Dikutip AksaraJabar.com dari website covid19.go.id, Ede Surya Darmawan selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), turut menghimbau masyarakat untuk berkontribusi melalui program vaksin mandiri nantinya, seperti yang direncanakan pemerintah, agar membantu mempercepat tercapainya target kekebalan kelompok yang diinginkan.
“Sebenarnya, kontribusi masyarakat dalam program vaksin mandiri tidak ada masalah. Dalam program vaksinasi yang lama juga begitu, ini yang harus dipahami nantinya, ada yang bisa dibiayai pemerintah terutama bagi tenaga kesehatan kemudian yang lain diharapkan program mandiri agar prosesnya cepat, mengingat targetnya 70 persen dari jumlah populasi, jadi kita memang membutuhkan waktu. Karena itu 3M itu tidak boleh lepas, perlu waktu lama untuk program vaksinasi,” katanya, Selasa, 1 Desember 2020.
Dalam artian, masyarakat agar tetap semangat, tetap produktif berkarya dan bekerja selama pandemic COVID-19. Kemudian siap divaksin, saat vaksin siap karena dengan divaksin kita melindungi diri dan melindungi negeri.
Tentunya ini semua adalah sebuah usaha untuk mewujudkan Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. ***