Network
Namun, TPLF menolak dengan tegas dan melakukan tindakan inkosntitusional dengan membuat lembaga-lembaga negara termasuk DPN yang dengan sengaja memenangkan kelompok mereka.
“TPLF pun dengan pongahnya memanggil kembali perwakilannya di parlemen pusat untuk mengundurkan diri dan melapor di Tigray,” tutur Dubes Admasu.
Pemerintah Ethiopia mencoba merangkul dan bersabar dengan tindakan ilegal TPLF hingga mengajak kelompok tersebut dengan kepala dingin. Namun justru kelompok ini melancarkan serangan bersenjata ke komando utara pasukan pertahanan nasional dan pasukan polisi federal pada Rabu 4 November 2020, lalu.
Aksi TPLF ini semata-mata hanya ingin merampok artileri dan peralatan militer yang kemudian menyerang negara tetangga, Ibu Kota Eritrea dengan serangan roket berikutnya ke kota-kota besar negara.
Dubes Adamsu menilai aksi TPLF tidak bisa dibiarkan, serangan roket tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan TPLF merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan.
Tidak puas berbuat onar, TPLF juga membantai lebih dari 600 warga sipil di Wilayah Maikadra Tigray.
Kemudian untuk mendapatkan simpati internasional, Kelompok ini memaksa warga Tigray meninggalkan kampung halamannya dan mengungsi di Sudan.
“Namun tidak sedikit warga yang menolak dan akhirnya menjadi korban dari kebuasan milisi TPLF,” tutur Dubes.
Pemerintah Ethiopia menghimbau kepada para pelaku makar agar menyerahkan diri dalam waktu 72 jam untuk di proses di pengadilan pusat. Hal ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban sipil.
"Aparat nasional Ethiopia diperintahkan untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di wilayah Tigray untuk menyelamatkan negara tersebut agar tidak jatuh ke dalam ketidakstabilan," kata Prof Admasu.
