Network
AKSARAJABAR- Direktur Utama PT Geosindo, Rheza Wahyu Anjaya mengatakan bahwa perbaikan data desa bisa dimulai dari penegasan batas desa.
Hal senada juga pernah disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga uno untuk menyelesaikan Persoalan yang ada hari ini dimulai dengan 'Big Data'.
Rheza mengatakan bahwa saran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Joko Widodo sangat tepat dan jelas membawa perubahan signifikan dalam rangka recovery Ekonomi dimulai dengan perbaikan data Desa.
Baca Juga: Azsyifa Lahir dengan Berat 50 Kilogram Tambah Koleksi Badak Putih Taman Safari Indonesia
“Hanya perbaikan data desa dapat dilakukan apabila administrasi desanya bisa diselesaikan, data yang dimiliki Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri dari 74.957 baru 700 desa yang sudah ada Peraturan Bupati-nya,” kata Rheza di Jakarta, Senin 11 Januari 2021
Artinya, menurut Rheza baru 1 persen desa karena mengingat harapan Presiden terkait dampak UU Cipta Kerja mempermudah perizinan usaha dan investasi tidak akan berjalan optimal tanpa penyelesaian administrasi desa terlebih dahulu.
“Yang jelas tanpa batas definitif menimbulkan polemik baru konflik horizontal apalagi yang berkaitan dengan sumber daya alam,” ujarnya
Sebagai bagian dari sektor swasta, PT. Geosindo ikut mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dengan cara membantu pemerintah mengerjakan penegasan batas desa.
“Kerena banyaknya jumlah desa yang harus diselesaikan baiknya leading sektor berkaitan harus duduk bersama antara Kemendagri, Kemendesa dan BIG ( Badan Infrormasi Geospasial ) agar melakukan komunikasi lintas sektoral untuk perbaikan data Desa,” jelasnya
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri mengeluh kepada Presiden Joko Widodo terkait data-data milik pemerintah yang dinilai jauh dari akurat. Akurasi data menurutnya penting agar program pemerintah tepat sasaran.
Hal itu disampaikan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 PDIP yang digelar secara virtual, Minggu 10 Januari 2021.
Dihadapan Presiden Jokowi, Megawati mengatakan bahwa pandemi COVID-19 harusnya jadi momentum untuk memulai pembangunan dari desa dengan cara pendataan di tingkat desa yang presisi dan akurat. Presiden kelima RI ini mengatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki data yang komprehensif.
“Bapak presiden, saya kalau urusan (data) ini saya ingin curhat. Dari zaman dulu sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data dan lain sebagainya, kok, masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar,” kata Megawati.
Menurutnya, program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah,” pungkasnya
Namun Megawati sekali lagi menegaskan pendataan harus dimulai dari desa dengan melibatkan partisipasi warga agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya, serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa.***
