HMI Pandeglang mendesak pun mendesak DPRD Pandeglang untuk membuat fakta integritas untuk menolak kenaikan harga BBM. Lalu menuntut DPRD Pandeglang untuk mendorong stabilitas kenaikan harga sembako terutama kenaikan harga minyak goreng.
“Tolak tarif PPN 11 persen, menuntut legislatif menolak penundaan pemilu 2024 sesuai dengan dengan UUD 1945,” tegasnya. ***