AKSARA JABAR - Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi menyebutkan sejumlha tokoh masyarakat dan adat di Kalimantan Timur mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Aspirasi itu, sebut Taufik disampaikan sejumlah tokoh tersebut saat melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Senin, 31 Januari 2022.
“Alhamdulillah baru saja selesai ya pertemuan Bapak Presiden dengan tokoh adat masyarakat Kalimantan Timur dan tadi sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang,” ujar Taufik Hanafi seperti dikutip dari laman resmi SETKAB. Selasa, 1 Februari 2022.
Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin, mengaku pihaknya menyambut baik dibangunnya IKN di Kalimantan Timur.
“Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen diadakannya pembangunan IKN saat ini,” ujarnya.
Senada disampaikan Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, yang menyebut bahwa Kesultanan Paser menyambut antusias pembangunan IKN. Ia juga mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo.
“Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN ibu kota negara,” jelasnya.
Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, menerima dengan senang hati rencana pembangunan IKN. Di samping itu, ia juga meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut.