Network
AKSARA JABAR- Untuk menjaga karir Aparatus Sipil Negara (ASN) Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengsulkan konsep otonomi birokrasi.
Hal itu, menurutnya adalah upaya perlindungan bagi ASN dari "tsunami politik".
Dikutip Akasara Jabar dari Antara, Zudan Arif mengatakan usulan itu menjadi upaya penguatan bagi sistem karir ASN.
"Dalam konsep otonomi birokrasi itu pejabat tertinggi kepegawaian di pusat dan daerah adalah pejabat tertinggi di ASN,"katanya dalam keterangan resmi, Rabu 30 Juni 2021.
Baca Juga: Formasi CPNS 2021 Berkurang! Ada 23 Instansi Batal Membuka Lowongan
Ia pun menerangkan jika di pusat setingkat sekretaris jenderal atau sekretaris menteri (sekjen/sesmen).
"Kalau di daerah setingkat sekda (sekretaris daerah)," katanya.
Menurutnya, engan demikian, tata kelola birokrasi ASN diatur oleh ASN sendiri bukan oleh political appointee.
"Kalau bupati, wali kota, gubernur atau menteri ingin mencari pejabat, maka tinggal minta ke sekretaris daerah atau sekretaris jenderal,"kata Zudan.
"Misalnya, bupati ingin pejabat kepala Dinas Kehutanan yang bagus, maka sekda akan mencarikan. Tentu akan diawasi oleh satu level pejabat di atasnya. Kalau di provinsi oleh Menteri Dalam Negeri, kalau di kementerian dan lembaga (K/L) diawasi oleh Menpan RB," katanya.
Ia menambahkan bahwa poin terpenting adalah political apointee harus dipisahkan dari birokrasi.
Zudan menyebut, birokrasi seharusnya bisa bekerja secara tenang dan profesional tidak diintervensi dan ditarik-tarik dalam praktik politik lima tahunan seperti pilkada, pileg, dan pilpres.
Baca Juga: Kapal Ferry KMP Yunice Tenggelam di Selat Bali, Korban Masih dalam Pencarian
Ia mengatakan pejabat birokrasi apalagi saat pilkada ingin bersikap netral, tidak terganggu dan tetap tenang bekerja.
"Kami jajaran ASN ingin profesional, tetapi ekosistem di luar, kriminalisasi birokrasi, tsunami politik, tarik-menarik itu demikian kuat. Para ASN setelah pilkada pada tegang karena ada kemungkinan dicopot dan dianggap tidak berkeringat. Makanya ekosistem birokrasi itu perlu disehatkan," kata Zudan.
Dengan birokrasi yang sehat, kata Zudan, akan terbebas dari intervensi politik sehingga ASN dapat bekerja profesional.***
