Network
AKSARAJABAR- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal didatangi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Usia 35 tahun (GTKHNK 35+) dan para Pekerja Tenaga Lepas Keluarga Berencana yang datang dari berbagai daerah untuk mengadukan nasib mereka yang sudah bertahun-tahun tak kunjung sejahtera.
"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya agar guru, tenaga kependidikan honor dan GTKHNK 35+ dan Petugas Keluarga Berencana untuk segera dapat diproses, dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau P3K," kata Syamsurizal seperti yang dilansir Aksara Jabar dari Dpr.go.id, Rabu, 9 Desember 2020.
Politisi Fraksi PPP ini pun mengungkapkan, langkah yang akan ditempuh Komisi II DPR RI adalah rapat gabungan lintas kementerian dan lintas Komisi yang ada di DPR, yang memiliki relevansi pada masalah ini. Sehingga guru yang sudah berjasa banyak ini dapat mendapat penghargaan yang layak, minimal dari segi kesejahteraan.
Baca Juga: Guru Honorer atau Non-PNS Prioritas Diangkat Menjadi PPPK, Wapres: Guru Adalah Pilar Pendidikan
Syamsurizal mengatakan Komisi II akan melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait yakni, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terbaik bagi para teranag honorer.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Bambang Patijaya beranggapan, para tenaga honorer yang telah mengabdi pada negara membutuhkan penghargaan dan kepastian hukum, oleh sebab itu harapan mereka harus diperjuangan pemerintah dan layak mendapat apresiasi.
"Kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan tenaga pendidik (tendik) GTKHNK 35+ secara nyata. Mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, mereka ini orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum," tandas politikus Fraksi Partai Golkar itu.
Saat mendengarkan keluhan dari para guru honorer, Bambang pun merasa prihatin, di saat para guru honorer telah mengabdi puluhan tahun yang tak kunjung diangkat menjadi PNS, tapi di sisi lain banyak muridnya telah menjadi PNS.
"Bahkan yang miris, anak didik mereka banyak yang sudah menjadi PNS dan bahkan PPPK. Konkritnya, kita perlu segera melakukan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian terkait yang relevan dangen persoalan yang disampaikan GTKHNK 35+," ungkap Bambang. ***
