Komisi IV DPR RI Bahas Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal

- 3 Desember 2020, 11:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (10/8/2020).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (10/8/2020). /Eko/Man/DPR RI

AKSARAJABAR - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi berharap adanya keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Hal itu katakan Dedi saat membahas tindak lanjut kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat ini dikatakan dia terjadi permasalahan pencemaran lingkungah hidup diduga akibat adanya penambangan ilegal dan beroperasionalnya kapal isap pasir yang berdampak pada nelayan.

"Beberapa hari lalu saya berkunjung ke sana, saya termasuk orang yang sangat memiliki konsen terhadap keseimbangan manusia antara alam dan lingkungan. Karena dalam prinsip-prinsip yang saya miliki, bahwa seberapa pun kemampuan ekonomi yang kita miliki. Sebearapa pun uang yang kita punyai. Tetapi kalau lingkungan sudah tidak seimbang, maka semauanya tidak akan ada makna. Karena kesejahteraan hidup manusia itu keseimbangan antara diri, alam dan lingkungannya," kata Dedi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah kepala daerah di Kepulauan Bangka Belitung di DPR RI Jakarta seperti disiarkan langsung dalam kanal Facebook DPR RI. Kamis, 3 Desember 2020.

Saat kunjungannya ke Kepulauan Bangka Belitung itu, ada diantara para nelayan yang menyampaikan keluhannya jika selama ini mereka kesulitan dalam mencari ikan karena terlalu dekat dengan kapal hiap pasir. Para nelayan pun tak bisa menjakau ke tengah lautan hal itu lantaran, perahu yang mereka gunakan memang tidak mumpuni untuk hal itu.

Baca Juga: Undang WNA Berprestasi, DPR RI Godok UU Dwi Kewarganegaraan, Tapi Tetap Waspada Intel Asing

"Sehingga mereka perlu mendapat perlindungan oleh kita semua. Konpensasi, menurut saya tidak bisa lingkungan dikonpesasi dengan uang. Karena konpesasi yang kita dapat hari ini hanya untuk bertahan dua tahun, tiga tahun. Tapi bagaimana nasib mereka ke depan. Ini yang menjadi konsen kita, sehingga konsen kita bisa diwujudkan dalam dua hal misalnya ketika berkunjung ke Pulau Komodo kita berharap para nelayan lokal disana kalau ada perubahan-perubahan dana bagi hasilnya, harus dana bagi hasil bagi mereka," imbuhnya.

Sehingga lanjutnya, areal mereka untuk berusaha walaupun sudah makin sempit, tapi kesejahteraan hidupnya negara memberikan jaminan. "Ini akan menjadi pembahasan, untuk mengambil langkah yang tepat sehingga investasi berjalan, tetapi masyarakat harus tetap terjaga keseimbangan lingkungannya dan terjaga juga kemampuan mereka untuk berusaha dalam setiap waktu ini," demikian Dedi Mulyadi. ***

Editor: Igun Gunawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x