AKSARAJABAR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah pusat lebih berani untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih tegas dan lebih ketat untuk menekan laju sebaran COVID-19.
Karena saat ini, kata Bima, kondisi COVID-19 sudah sangat mengkhawatirkan dan nyaris di luar kapasitas untuk menangani.
Saran pembatasan lebih ketat oleh pemerintah pusat itu disampaikan Bima usai meninjau kondisi terkini RS Marzoeki Mahdi Bogor, Minggu 27 Juni 2021.
Baca Juga: Ed Sheeran Buat Lagu untuk Single Baru BTS, Ini Penjelasan Big Hit Entertainment
Awalnya, Bima menyampaikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bogor yang kian hari kian melonjak.
"Situasi COVID saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani, kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor lonjakannya luar biasa. Beberapa hari terakhir berada di kisaran 300, hari ini jam 2 siang sudah tercatat 260 orang positif, yang masih sakit mencapai 3.023 kasus," ungkap Bima di RS Marzoeki Mahdi.
"Kemudian presentase kenaikan kasus selama seminggu ini mencapai 78 persen, sedangkan kasus kematian naik 125 persen, jadi sekali lagi angka-angka ini mengkhawatirkan," ucap Bima.
Bima juga menilai, PPKM Mikro yang kini berjalan dan dilaksanakan di daerah dinilai belum bisa secara maksimal menekan laju penyebaran COVID-19. Karena tidak diiringi dengan kebijakan yang lebih ketat oleh pemerintah pusat.
Proses vaksinasi yang kini berjalan, kata Bima, juga belum bisa mengimbangi kecepatan penularan varian baru COVID-19 yang terus bermunculan.
Penambahan tempat tidur di rumah sakit rujukan, juga terkendala banyaknya nakes yang terpapar.
"Jadi PPKM yang kita terapkan saat ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. PPKM tidak akan efektif apabila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi, dalam kebijakan yang lebih makro," kata Bima.
"Jadi sekali lagi, PPKM yang sedang berjalan di wilayah ini tidak akan mampu mengatasi persoalan ketika tidak dibarengi dengan kebijakan yang lebih tegas dan lebih ketat di wilayah makro," tambah Bima.
Politikus PAN ini meminta pemerintah pusat lebih berani bersikap tegas untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat.
"Jadi saya kira pemerintah harus lebih berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat. Mungkin tidak dipukul rata secara nasional, tetapi diberlakukan sesuai dengan zona atau karakter wilayahnya. Misalnya, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, pembatasan lebih ketat di Bandung Raya, misalnya. Pembatasan lebih ketat di gerbang kertasusila, misalnya dan sebagainya," beber Bima.
"Jadi sifatnya berbasis regional yang paling berdampak dengan satu zona yang kebanyakan zona merahnya, kalau ada pertanyaan soal logistik saya kira setiap pemerintah kota atau daerah pasti mengambil langkah untuk mengantisipasi seperti refocusing alokasi anggaran dan sebagainya," tambahnya.
Terkait usulannya itu, kata Bima, juga akan disampaikan melalui Asosiasi Pemerintah Kita Seluruh Indonesia (APEKSI).
Terkait data-data di Kota Bogor, juga disebut Bima sudah disampaikan ke Menteri Kesehatan Budi Gunawan.
"Saya kira kita melontarkan usulan ini, karena kita di lapangan melihat data seperti itu. Jadi, sebaiknya (pemerintah pusat) mengambil keputusan yang cepat, kalau tidak, korban akan semakin banyak berjatuhan," kata Bima.
"Hari ini kita, saya ada komunikasi ke Menteri Kesehatan, menyampaikan data-datanya seperti itu. Jadi ini masukan agar didengar oleh pemerintah pusat. Karena sekali lagi, kepala daerah terbatas kewenangannya, disisi lain kita melihat data yang terus naik," tukasnya.***