AKSARA JABAR - Sebanyak 700 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menolak dilantik menjadi (Aparatur Sipil Negara).
Penolakan tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai KPK lainnya yang dinyatakan tidak lulus TWK karena diduga berafiliasi dengan Taliban.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Rocky Gerung menilai persoalan di tubuh KPK yang berujung isu Taliban hingga adanya TWK adalah upaya memecah belah persatuan pegawai.
Baca Juga: Valentino Rossi Capai Target di MotoGP Mugello, Jason Dupasquier Meninggal Akibat Kecelakaan
"Jadi akal sehat akhirnya menemukan bahwa seluruh persoalan di KPK itu memang upaya untuk devide et impera," ujar Rocky dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin 31 Mei 2021.
Rocky memprediksi, kumpulan pegawai KPK yang menolak dilantik akan menjadi parameter utama untuk membuktikan jika kekuasaan berkehendak buruk terhadap KPK.
"Kontras itu yang terlihat, yang biasa disebut kerohanian, kemanusiaan KPK akhirnya beraglutinasi (menggumpal) menjadi kekuatan moral," kata dia.
Ia menyebut para pegawai KPK bukan tipikal orang-orang yang mudah ditakut-takuti. Berbeda dengan pegawai lembaga lain yang mungkin takut jika diancam tidak dilantik atau tidak naik pangkat.
"KPK ini punya satu kekuatan moral lain yang disebut kolektif kolegial, jadi itu yang dilupakan oleh pimpinan KPK, yang dilupakan oleh presiden," terangnya.
"Bahwa kekuatan moral itu, membeku menjadi gumpalan energi akhirnya. Mulai dari 75 orang merasa tidak jujur kalau dipisahkan dengan teman-teman lainnya," bebernya.
Pada akhirnya, energi moral tersebut akan berkonsolidasi menjadi sebuah penghormatan terhadap yang tidak dilantik. Sebab, mereka mengetahui adanya diskriminasi terhadap pegawai KPK lainnya.
"Mereka yang dilantik itu merasa tidak adil kalau yang lain hanya menonton. Keutuhan itu lebih besar jumlahnya dari sekedar jumlah anggota bagian-bagiannya," tuturnya.
Sehingga apabila ada pihak-pihak yang menyebut penolakan hanya dilakukan segelintir pegawai KPK, justru hal tersebut menurutnya salah.
Pasalnya, Rocky meyakini seluruh pegawai KPK termasuk masyarakat sipil di Indonesia menginginkan adanya solidaritas yang menguatkan moral lembaga antirasuah tersebut.
"Ini ukuran moral terakhir, dan presiden sampai sekarang gak mau ngomong apa-apa. Padahal pak Firli sendiri nunggu sinyal dari presiden, dia mau ngapain," kata Rocky.
"Saya anggap to be or not to be, mau lanjut atau enggak bangsa ini," tegas dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Bahkan menurut Rocky, pembangkangan yang dilakukan pegawai KPK dengan menolak dilantik akan semakin luas. Hal tersebut adanya ketidakadilan terhadap teman-teman mereka.
"Jadi 1 Juni akan menjadi hari pembangkangan nasional," tegas Rocky Gerung.***