AKSARAJABAR- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk memboikot Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 senilai Rp72,96 triliun yang diselenggarakan hari Senin (7/12/2020) di Gedung DPRD Kebon Sirih.
Sikap tersebut adalah wujud protes keras PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan yang mengusulkan kenaikan APBD besar-besaran di tengah pandemi, dan dianggapnya tidak peka pada masyarakat.
“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael dalam rilis pers yang diterima Aksara Jabar, Senin, 7 Desember 2020.
Baca Juga: Mendagri Bisa Copot Kepala Daerah, LAWAN Institute Sebut Rezim Bidik Anies dan Ridwan Kamil
Michael menjelaskan bahwa seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum Rapat Paripurna mengesahkan APBD tersebut.
Jika itu tidak dipenuhi, publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya disepakati di dalam Rapat Paripurna tersebut.
“Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditanda tangani di Rapat Paripurna itu,” tambah Michael.
PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, uang rakyat akan dialokasikan untuk apa saja. Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem “Smart Budgeting”, rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.
Baca Juga: Tega Korupsi Di Masa Pandemi, BPL PB HMI Minta Vonis Mati Untuk Mensos Juliari Batubara
Pengalaman pembahasan APBD selama ini, baik di tahun lalu di mana ditemukan usulan pengadaan lem aibon senilai 80 miliar Rupiah lebih dan juga di tahun ini di mana terdapat usulan kenaikan RKT senilai 888 miliar Rupiah, seharusnya menjadi momen pembenahan proses penganggaran di Jakarta.
“Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik,” tukasnya.
Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik. Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.
“Demokrasi kita harus naik kelas, PSI mengapresiasi partisipasi publik. Kami harap pembahasan anggaran di tahun depan akan lebih berkualitas lagi, lebih bertanggung jawab, transparan, dan juga partisipatif,” pungkasnya. ***