Network
AKSARAJABAR - Soal data kependudukan yang diretas, Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Subang, H. Sumarna buka suara. Dia menyebut seminggu yang lalu Kemendagri telah melakukan mitigasi resiko, dengan mematikan jaringan yang menggunakan layanan publik.
“Benar, kejadiannya seminggu yang lalu kami bersama dengan kemendagri telah melakukan mitigasi resiko, salah satunya dengan mematikan jaringan yang menggunakan layanan publik. Sekarang kita sedang melakukan perbaikan keamanan server dengan bantuan kemendagri dan diskominfo,” kata H. Sumarna, Selasa 8 Juni 2021.
H.Sumarna memastikan bahwa dengan adanya kejadian tersebut, tidak mengganggu pelayanan bagi Masyarakat Kabupaten Subang. "Sementara pelayanan online ditutup dulu untuk perbaikan keamanan data, kita masih melayanani secara offline baik di dinas maupun di semua uptd disdukcapil,” tambahnya.
“Benar, kejadiannya seminggu yang lalu kami bersama dengan kemendagri telah melakukan mitigasi resiko, salah satunya dengan mematikan jaringan yang menggunakan layanan publik. Sekarang kita sedang melakukan perbaikan keamanan server dengan bantuan kemendagri dan diskominfo,” kata H. Sumarna, Selasa 8 Juni 2021.
H.Sumarna memastikan bahwa dengan adanya kejadian tersebut, tidak mengganggu pelayanan bagi Masyarakat Kabupaten Subang. "Sementara pelayanan online ditutup dulu untuk perbaikan keamanan data, kita masih melayanani secara offline baik di dinas maupun di semua uptd disdukcapil,” tambahnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Scorpio Hari Ini 9 Juni 2021, Asmara Sedang Baik, Pasangan Kembali Peduli
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengakui bahwa empat server milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) online di empat wilayah diduga telah diretas sehingga mengakibatkan data penduduk bocor.
Empat Dinas Dukcapil tersebut adalah satu di Jawa Timur (Kabupaten Malang), dan tiga di Jawa Barat (Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi).
"Iya, empat layanan online Dukcapil tersebut saya evaluasi karena kurang secure dalam aspek pengamanan data," kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya kepada wartawan, Senin 7 Juni 2021 lalu.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengakui bahwa empat server milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) online di empat wilayah diduga telah diretas sehingga mengakibatkan data penduduk bocor.
Empat Dinas Dukcapil tersebut adalah satu di Jawa Timur (Kabupaten Malang), dan tiga di Jawa Barat (Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi).
"Iya, empat layanan online Dukcapil tersebut saya evaluasi karena kurang secure dalam aspek pengamanan data," kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya kepada wartawan, Senin 7 Juni 2021 lalu.
Baca Juga: Hina DPR Diancam Hukuman Penjara, KNPI: Jangan Sampai Mengkritik Dianggap Menghina
Zudan sendiri tak membeberkan seberapa besar dampak kebocoran yang terjadi di server Dukcapil di empat wilayah tersebut.
Ia lantas mengklaim pihaknya sudah melakukan mitigasi risiko terhadap empat server Dukcapil daerah tersebut. Salah satunya dengan mematikan jaringan yang menggunakan internet publik untuk layanan daring.
"Agar diperkuat dengan firewall dan sistem pengamanan lainnya," kata dia.
Zudan sendiri tak membeberkan seberapa besar dampak kebocoran yang terjadi di server Dukcapil di empat wilayah tersebut.
Ia lantas mengklaim pihaknya sudah melakukan mitigasi risiko terhadap empat server Dukcapil daerah tersebut. Salah satunya dengan mematikan jaringan yang menggunakan internet publik untuk layanan daring.
"Agar diperkuat dengan firewall dan sistem pengamanan lainnya," kata dia.
Baca Juga: Buntut Kekalah Indonesia Melawan Vietnam, PSSI Minta Evaluasi Timnas
Lebih lanjut, Zudan mengatakan persoalan tersebut sudah selesai sejak pekan lalu. Ia turut meminta kepada daerah-daerah untuk menjaga server Dukcapil lokal di daerahnya masing-masing.
Ia turut menggarisbawahi bahwa Kepala Dinas Dukcapil di setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap keamanan data.
"Saya sudah [rapat via apilikasi] zoom dengan 548 daerah pekan lalu, dan menegaskan bahwa mereka para Kepala Dinas bertanggung jawab penuh terhadap data pada server lokal masing-masing. Saya juga ingatkan untuk penguatan pengamanan data," tukas Zudan. (idr)
Lebih lanjut, Zudan mengatakan persoalan tersebut sudah selesai sejak pekan lalu. Ia turut meminta kepada daerah-daerah untuk menjaga server Dukcapil lokal di daerahnya masing-masing.
Ia turut menggarisbawahi bahwa Kepala Dinas Dukcapil di setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap keamanan data.
"Saya sudah [rapat via apilikasi] zoom dengan 548 daerah pekan lalu, dan menegaskan bahwa mereka para Kepala Dinas bertanggung jawab penuh terhadap data pada server lokal masing-masing. Saya juga ingatkan untuk penguatan pengamanan data," tukas Zudan. (idr)
