Network
AKSARA JABAR- Tingginya angka perdagangan orang, membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merasa prihatin.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar tercatat, kasus TPPO di Jabar dalam kurun waktu tahun 2015-2021 yakni 29 kasus (2015), 30 kasus (2016), 51 kasus (2017), 17 kasus (2018), 13 kasus (2019), 10 kasus (2021) dan 12 kasus (sampai Maret 2021).
Untuk itu, Ridwan kamil akan menargetkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 27 kabupaten/kota pada 2021.
Saat ini, menurut Ridwan Kamil, Gugus Tugas TPPO baru terbentuk di 15 kabupaten kota.
Baca Juga: Diduga Akibat Korsleting Listrik, Sebuah Rumah di Rawabadak Subang Dilahap Jago Merah
"Saya targetkan 12 kabupaten/kota lainnya segera membentuk Gugus Tugas TPPO," katanya dalam Rakor Penanganan TPPO secara virtual dari Grand Hyatt Jakarta, Rabu 28 April 2021.
Menurut Ridwan Kamil, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO. Tindakan ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak.
"TPPO terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah provinsi mengingat jumlah penduduknya terbesar se-Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut kata Ridwan Kamil, ketidakseimbangan relasi gender atau peran antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, hingga kini masih belum sepenuhnya terwujud.
Hal tersebut disebabkan masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan baik di lingkup domestik maupun publik.
