AKSARA JABAR- Lima Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Jawa Barat GMKI, KAMMI, HMI, HIKMAHBUDHI, dan PMKRI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kasus korupsi yang terjadi di DPRD Jawa Barat.
Hal itu merupakan hasil catatan diskusi dengan tema “Ruang Demokrasi” Dengan Tema “Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat local; Telaah Mega Skandal Korupsi di DPRD Prov Jawa Barat Sabtu 12 Juni 2021.
Dalam rilis yang diterima Aksara Jabar pada Minggu 13 Juni 2021,Lima Ormawa tersebut meminta KPK membentuk tim khusus untuk memeriksa dana aspirasi/pokok-pokok pikiran anggota DPRD, serta pihak eksekutif yang terlibat dalam penggunaan dana pokir setiap anggota dewan provinsi.
Baca Juga: Meski Sedang Zona Merah, Animo Masyarakat Wisata ke Bandung Barat Tetap Tinggi
Menurut telaahnya, kasus tersebut sangat rapih dan tersistematis antara pihak legislatif yaitu Anggota DPRD dan Setwan. Adapun pihak eksekutif dalam hal ini Bappeda, serta pengusaha.
Ketua Umum HMI Jawa Barat, Khoirul Anam mengungkapkan bahwa mereka terus mengikuti dan mengkaji kasus tersebut.
Anam mengatakan bahwa dirinya melihat ada polarisasi yang sistematis dalam kasus dana pokir dengan skema banprov di Kabupaten Indramayu, yang sudah melibatkan beberpa anggota dewan dan pengusaha.
“Kami sudah melakukan kajian, bahkan mengundang pakar dibidang hukum, dan politik, serta mengikuti sidang perkara terbut,”kata Anam.
Anam melanjutkan bahwa kasus ini awalnya ditangani KPK. Maka dari itu ia kembali meminta KPK untuk mengembangkan mega skandal kasus korupsi di DPRD Jabar dan mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kalau perlu yang bukan hanya kasus banprov kasus indramayu pada tahun 2017-2019, tahun anggaran 2020 sampai sekarang pun harus di usut tuntas. karena system penggunaan dana pokir ini kan belum pernah ada evaluasi, pergubnya masih belum dirubah tentang bankeu no 3 tahun 2017. Maka dari itu kemungkinan potensi modus korupsi yang sama bisa terjadi,”pintanya.
Sementara Ketua Umum GMKI Jabar, Andreas GMKI menekankan bahwa perlu adanya reformasi system di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
“Meminta pemerintah Jabar dan DPRD Jabar segera berbenah diri, mengevaluasi dan mereformasi system, sehingga transparan, dan akuntabel,”ungkapnya.***