AKSARAJABAR,COM, NGAMPRAH, --Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar oleh lembaga antirasuah pada Selasa 10 April 2018, belum selesai. Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pusat, Muhammad Basri Budi Utomo akan berupaya melanjutkan kasus korupsi tersebut.

Disampaikan Basri, OTT yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (Abu Bakar) menjadi masalah yang belum tuntas. Pasalnya, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, kasus korupsi Abu Bakar banyak melibatkan para pejabat yang saat ini lolos dari jeratan hukum dan masih aktif sebagai pejabat di Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Itu harus dibersihkan karena sangat merugikan masyarakat dan masa depan," ucap Basri seusai kegiatan Pengukuhan, Pelantikan dan Pembekalan Teknis Pimpinan Daerah GNPK RI Cabang KBB periode 2019-2024, Jumat (5/7).

KPK saat ini, dikatakan dia, memiliki keterbatasan untuk menindaklanjuti laporan dari setiap penjuru nusantara akibat keterbatasan tenaga maupun biaya.

Meski demikian, sambung dia, kasus OTT mantan Bupati KBB yang dalam fakta hukumnya banyak menyebutkan nama-nama para pejabat dan jajarannya yang ikut terlibat di dalamnya, bukan berarti berhenti (kasusnya) tetapi bisa jadi KPK tidak berani melanjutkan.

Berhentinya penindakan terhadap pelaku korupsi seperti yang terjadi di KBB, Basri mengakui, GNPK-RI memiliki format yang baik dan akurat sehingga KPK akan melanjutkan penindakan, terlebih ada desakan dari masyarakat.

"Yang lepas itu nanti akan jadi kasus tersendiri, saya sudah puluhan kali mengurus kasus seperti itu, jadi bukan berarti selesai," ujarnya.

GNPK-RI, dikatakan dia, memiliki akses bertemu dan memberikan dorongan kepada KPK untuk penuntasan kasus korupsi. Sehingga, kasus korupsi yang banyak terjadi di daerah-daerah termasuk di KBB dapat ditindaklanjuti.

"Mudah-mudahan bisa tuntas (masalah korupsi) di Bandung Barat ini," tandasnya. (Alvin)