Network
AKSARAJABAR- Pemerintah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar RP695,2 triliun.saat ini, anggaran tersebut sudah terserap sebesar Rp383,01 atau setara dengan 55,1 persen.
Hal itu diungkapkan Kementrian Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis 12 November 2020.
“Realisasi PEN ini kalau kita lihat dari sisi penyerapan memang mengalami akselerasi yang luar biasa di kuartal ketiga dan untuk kuartal keempat kita juga akan tetap melakukan monitoring,” ungkapnya.
Baca Juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 : Argentina Ditahan Paraguay Imbang Skor 1-1
Adapun program yang dialokasikan terdiri dari beberapa klaster seperti, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Sri Mulyani mengatakan untuk klaster kesehatan terjadi penyesuaian pagu menjadi Rp97,26 triliun. Pagu ini sudah termasuk dari anggaran Silpa earmark untuk vaksin.
“Dengan penyesuaian pagu tersebut, realisasi PEN pada sektor kesehatan Rp34,07 triliun atau 35 persen. Manfaat program klaster kesehatan itu untuk tenaga kesehatan, belanja penanganan COVID-19, gugus tugas penanganan COVID-19, santunan kematian tenaga kesehatan, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan insentif perpajakan kesehatan,” ujar Menkeu seperti dikutip Aksara Jabar dari laman resmi pemerintah setkab.go.id.
Adapun untuk klaster perlindungan sosial, Sri Mulyani mengatakan telah mencapai
77,3 peren. Ini terdari program perlindungan sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti telah tersalurkan kepada 10 juta Program Keluarga Harapan (KPM),19,4 juta kartu sembako, 9 Juta bantuan KPM, bantuan sosial 2 juta KPM di Jabodetabek, 9,2 juta non Jabodetabek dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
“Jumlah kelompok miskin yang kita bantu sudah 60 persen penduduk Indonesia kelompok penerima sudah mendapatkan manfaat. Untuk listrik, masyarakat yang mendapatkan subsidi listrik hingga 50 persen untuk yang 900 Watt dan yang 450 Watt digratiskan, berarti kita sudah membantu 80 persen dari keluarga di Indonesia mendapatkan bantuan pemerintah melalui diskon listrik atau subsidi listrik. Adanya subsidi gaji untuk 12,4 juta BPJS tenaga kerja dan 2,4 juta guru honorer yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama,” jelasnya.
