AKSARA JABAR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar akses permodalan bagi pelaku UMKM di Perbankan dipermudah.
Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 20 Januari 2022.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mau menerima keluhan dari pelaku UMKM yang kesulitan untuk mengakses permodalaan.
Dilansir dari antaranews, Jokowi mengatakan perlunya starategi dan terobosan agar pelaku UMKM tak lagu sulit mengakses modal dari perbankan.
"Tidak boleh ada lagi cerita, misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan akses permodalan,” kata Jokowi.
Kemudian Jokowi pun mengingatkan bahwa target 2024, porsi kredit UMKM harus mencapai 30 persen.
Sementara saat ini baru mencapai 20 persen.
“Kita tahu 99,9 persen pelaku usaha kita adalah pelaku UMKM. Meskipun jumlahnya besar, sampai saat ini porsi kredit di perbankan masih belum berubah. Masih ada di kisaran, sekali lagi ini sudah 3-4 kali saya sampaikan, di 20 persen saja,”kata Jokowi.
Menurutnya dengan mudahnya akses permodalan bagi UMKM dapat membantu dalam pengembangan bisnis.
“UMKM bisa jadi komponen penting untuk pulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain (kendala rantai pasok) akibat tingginya tren permintaan yang belum mampu dipenuhi oleh para pemasok,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Langsung Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Pastikan Pengungsi Aman
Presiden Jokowi menekankan UMKM bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19.
“Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi menjadi modal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat atau level yang lebih tinggi dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang kita lakukan,” ujar Presiden Jokowi.
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau dilakukan secara daring dan luring. Presiden Jokowi memberikan pengarahan secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.***