AKSARA JABAR– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklaim, deforestasi (Penghilangan dan pengundulan hutan) di Indonesia menurun.
Hal itu berkat langkah tegas melalui penandaan anggaran perubahan iklim (Climate Budget Tagging/CBT) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani melalui postingan Instagram pribadinya @smindrawati yang diunggah pada Senin, 5 April 2021.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2021 Resmi Dilarang, Ini 7 Aplikasi Video Call Untuk Silaturahmi Secara Virtual
Indonesia keluar dari tiga negara teratas di dunia yang kehilangan hutan primer
Menkeu Sri Mulyani menuturkan, berdasarkan laporan World Resources Institute (WRI) tahun 2020, deforestasi hutan di Indonesia terus berangsur turun.
“Untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari tiga negara teratas di dunia yang kehilangan hutan primer,” ungkap Sri Mulyani dalam postingannya.
Baca Juga: Tarung Catur Raffi Ahmad vs Irene Sukandar di dalam Mobil Drift Berhasil Catatkan Rekor MURI
Pada tahun-tahun sebelumnya, dia menerangkan, Indonesia kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) skala besar yang mana puncaknya terjadi pada tahun 2016. Kejadian tersebut membuat Negara Indonesia menjadi sorotan dunia.
“Pemerintah pun secara kolaboratif mengambil langkah tegas untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Penanganan dampak perubahan iklim melalui penandaan anggaran perubahan iklim (Climate Budget Tagging/CBT)
Sebagai upaya dukungan terhadap program penanganan dampak perubahan iklim, dia menjelaskan, Kemenkeu melakukan berbagai inovasi melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprioritaskan untuk kebutuhan program-program penangan dampak perubahan iklim.
“Salah satunya dengan melakukan penandaan anggaran perubahan iklim (Climate Budget Tagging/CBT),” ucapnya.
Disebutkan dia, baru-baru ini Kemenkeu (melalui Badan Kebijakan Fiskal) meluncurkan buku laporan anggaran dan adaptasi perubahan iklim untuk tahun 2018-2020, serta 11 buku laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan strategi dan kebijakan pembiayaan perubahan iklim di tingkat pemerintahan daerah (Pemda).
Baca Juga: Hasil Lengkap Liga Inggris 3-5 April 2021, Ada Aston Villa, Man Utd, Liverpool, Man City dan Chelsea
“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan pembiayaan publik dari APBN untuk perubahan iklim bisa mengakses informasinya dan turut mengawasi,” tuturnya.
Dengan inovasi serta kebijakan APBN, dia mengharapkan, deforestasi di Indonesia dapat dihilangkan.
“Semoga Indonesia mampu mengambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia,” katanya.
Baca Juga: Hasil MotoGP Doha 2021, Fabio Quartararo Bawa Yamaha Kembali Juara di Losail, Qatar
Sebagai Informasi, pada tahun 2019 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menyebabkan 1.649.258 hektare hutan dan lahan terbakar. Pada tahun 2020, kejadian karhutla menurun 81 persen yakni, 296.942 hektare hutan dan lahan terbakar.
Sementara itu, pada Januari 2021, sudah tercatat sebanyak 173 kasus karhutla di Indonesia. Peta sebaran kasusnya terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawes Tenggara, serta Papua.***