Network
AKSARAJABAR - Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumedang, Asep Tatang Sujana mengatakan Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggaran sebesar itu sebut Asep Tatang Sujana, nantinya akan dihibahkan pada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.
"Saat ini terbit Surat Edaran Mendagri bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan hibah terkait penyelenggaraan Pemilu sebesar 45 persen dari dana yang akan dihibahkan. Sumedang sudah mencadangkan sebesar Rp. 40 miliar, tapi belum menentukan dana untuk penyelenggara pemilu. Masih secara umum," ujar Asep Tatang Sujana saat turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Jadwal Tayang Boys Planet Episode 4, Akses Link Boys Planet Mnet Gratis di Sini
Baca Juga: Jadwal FC Nantes vs Juventus Liga Eropa UEFA, Akses Link di Sini
Sementara itu menurut Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir pihaknya akan menerima usulan pendanaan pemilu baik dari KPU maupun Bawaslu.
“Pemkab berupaya menampung usulan KPU dan Bawaslu sesuai kemampuan anggaran yang ada,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Dia mengatakan, pengambilan keputusan jelas, dasarnya dalam asumsi perubahan pemilu sebelumnya dengan sekarang seperti jumlah TPS dan jumlah pemilih yang bertambah.
Baca Juga: Jadwal Man United vs Barcelona Liga Eropa UEFA, The Red Devils Menjamu Barca
Baca Juga: Laga Kontra dengan Arema Digelar Tanpa Penonton, Bos Persib Beri Pesan Ini untuk Bobotoh
“Kemudian variabel apa saja yang mengharuskan pemda agar Bawaslu naik anggarannya untuk apa, sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai aturan dan punya kinerja," katanya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019 menjadi baseline penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Selanjutnya tinggal menambah asumsi dan variabel lain dan menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan,” kata bupati.
Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi mengatakan, setelah pertemuan dengan Pemprov Jabar, para ketua KPU se-Jawa Barat meminta KPU Provinsi untuk mendorong Gubernur mengeluarkan SK terkait pendanaan bersama.
"Dari usulan Rp 92 miliar, ada sekitar Rp 68 miliar yang akan dibiayai kabupaten," katanya. ***
