Komisioner KPU Jawa Barat Idham Holik mengatakan dokumen Buku Register Perkara Konstitusi dimaksud untuk memastikan tidak adanya perselisihan hasil Pilkada di MK.
Komisioner KPU Jawa Barat Idham Holik mengatakan dokumen Buku Register Perkara Konstitusi dimaksud untuk memastikan tidak adanya perselisihan hasil Pilkada di MK.
Editor: Siti Fatonah
Sumber: ANTARA