AKSARA JABAR - Terkait tingginya harga minyak goreng, Rizal Ramli, mantan menteri Koordinator Bidang Perekonomian mencuit keras.
"Memang menteri2 Jokowi ndak bisa kerja, sudah sebulan lebih, nurunin harga mintak goreng aja ndak bisa. Menang di gaya doang," kata Rizal Ramli dalam cuitannya hari ini Selasa, 1 Februari 2022.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait prioritas utama pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat.
Untuk tujuan tersebut, pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, sekaligus menciptakan stabillisasi harga minyak goreng di dalam negeri.
Jokowi memberikan arahan tersebut agar kabinetnya dengan cepat merespons tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Tercatat, pada minggu ke-5 Desember 2021, harga minyak goreng kemasan pernah mencapai rata-rata Rp 18.492,00 per liter atau mengalami peningkatan sebesar 8,31 persen (MtM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada press briefing kebijakan Pemerintah terkait harga minyak goreng, di Jakarta, Rabu, 5 Januari 2022 pernah mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp 14 ribu per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia.
Terkait subsidi harga minyak murah, empat poin penting, yakni anggaran dan jangka waktu, implementasi, operasi pasar dan keterlibatan produsen.
Airlangga pernah mengatakan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
Siapa diuntungkan?
Secara spesifik, Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mempertanyakan kebijakan subsidi minyak goreng yang mencapai 1,5 miliar liter, menggunakan dana Rp7,6 triliun untuk enam bulan.
"Subsidi Minyak Goreng pada dasarnya adalah subsidi tambahan untuk biodiesel, siapa yang diuntungkan?" kata Alamsyah melalui cuitannya di Twitter @Alamsyahsaragih, Senin, 31 Januari 2022.
Mantan Komisioner Ombudsman ini mempertanyakan pernyataan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman yang menyatakan subsidi mencapai 1,5 miliar liter dengan dana Rp 7,6 triliun untuk 6 bulan.
"Uniknya, pada 5 januari 2022 Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa kebutuhan subsidi utk 1,2 miliar liter selama 6 bulan diperlukan anggaran Rp 3,6 triliun untuk menutupi selisih harga dan PPN," kata Alamsyah Saragih, mengutip Antaranews dalam cuitannya.
Dilain pihak, Alamsyah mengkritisi pada cuitannya, mengapa pada 9 Januari Dirut BPDPKS menyatakan subsidi mencapai 1,5 miliar liter dg dana Rp. 7,6 triliun untuk 6 bulan.
"Mengapa volume naik 25 persen tapi alokasi dana naiknya lebih dari 100 persen? Apakah Menteri Keuangan sdh menyetujui ini mas @prastow?," kata Alamsyah Saragih, mengilustrasikan mencolek Staf Ahli Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo melalui platform Twitter.
Yustinus tidak menjawab colekan Alamsyah.
Alamsyah menambahkan BPDP-KS telah mengalokasikan Rp 51,86 triliun untuk 'subsidi' biodiesel pada 2021 akibat kenaikan harga CPO di pasar internasional.
"Jika tak ada perubahan harga di pasar global, apakah subsidi akan menembus Rp 60 triliun pada thn 2022? Belum lagi kompensasi utk minyak goreng," tambahnya.
***