Network
Sukarno menawarkan lima sila yang terdiri: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selain Soekarno, Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Ada juga M. Yamin dan Soepomo yang memaparkan pandangan mereka.
Baca Juga: Rocky Gerung Beberkan Skenario Politik di Balik Isu Taliban dalam Tubuh KPK
Namun, pidato Soekarno yang dianggap paling pas dijadikan rumusan dasar negara Indonesia.
“Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan riuh. Tepuk tangan yang riuh sebagai suatu persetujuan,” kenang Mohammad Hatta dalam Menuju Gerbang Kemerdekaan (2010).
Usulan Pancasila milik Soekarno kemudian ditanggapi dengan serius, menyebabkan lahirnya Panitia Sembilan yang berisi Soekarno, Mohammad Hatta, Marami Abikoesno, Abdul Kahar, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, dan Wahid Hasjim.
Baca Juga: Digadang-gadang Maju Pada Kontestasi Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri
Panitia ini kemudian bertugas untuk merumuskan ulang Pancasila yang telah dicetuskan Soekarno dalam pidatonya.
Setelah melalui pelbagai perdebatan sengit dalam perundingan alot pada sidang Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terdiri dari:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
