Network
AKSARAJABAR - Aksi demonstrasi buruh mulai Senin, 28 September 2020 hingga Kamis, 1 Oktober 2020 mendatang, yang dilakukan Serikat.
Akan dilanjutkan dengan aksi mogok nasional, yang rencananya dilakukan mulai 6 hingga 8 Oktober 2020.
Hal itu menjadi sikap buruh, dalam menyikapi hasil kesepakatan panja dan pemerintah Klaster Ketenagakerjaan yang dianggap sangat merugikan buruh dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Wulan Guritno Kembali Bikin Heboh Bobotoh
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI / Presidium Aliansi Gekanas Roy Jinto mengatakan, aksi akan dilakukan di DPR RI dan di daerah, yang akan dilakukan secara bergelombang dimulai dari hari Senin 28 September 2020, tanggal 1 Oktober 2020.
“Kami pastikan kegiatan aksi demonstrasi dan mogok nasional akan kami lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengikuti protokol Covid-19 memakai masker, hand sanitizer, jaga jarak serta akan berjalan secara aman, damai dan tertib,” ujar Roy dikutip dari Pikiran Rakyat.
Aksi pada tanggal 1 Oktober 2020 akan difokuskan di DPR RI, Kemenko, dan Kemenaker. Sedangkan mogok nasional akan dilakukan pada tanggal 6- 8 Oktober 2020 secara serentak di seluruh kawasan industri kab/kota, provinsi, hingga nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law Ruu Cipta Kerja.
“Mogok nasional ini sebenarnya bukan tujuan dari kaum buruh, kami telah melakukan upaya-upaya, konsep, bahkan loby-loby dialog dengan Pemerintah dan DPR RI tapi semua langkah itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan buruh. Oleh karena itu dengan terpaksa jalan terakhir kami mengambil langkah mogok nasional secara konstitusional berdasarkan hasil kesepakatan seluruh serikat Pekerja/ serikat buruh dan kaum buruh, “ kata Roy.***
